Tren Elektronifikasi Transaksi Pemda di Jawa Barat Meningkat

- Selasa, 27 Juli 2021 | 17:09 WIB
Kepala Perwakilan BI Jabar, Herawanto. suaramerdeka.com/dok
Kepala Perwakilan BI Jabar, Herawanto. suaramerdeka.com/dok

BANDUNG, suaramerdeka.com - Upaya percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi Pemda (ETPD) dan transaksi pembayaran oleh pelaku ekonomi dan masyarakat di Jabar menunjukan tren positif. Capaian kinerjanya disebut mengembirakan.

"Jumlah Pemda yang termasuk kategori 'pada tahap digital' di Jabar meningkat signifikan, dari 9 Pemda menjadi 20 Pemda pada posisi triwulan kedua tahun ini," kata Kepala Perwakilan BI Jawa Barat, Herawanto pada Rakorwil Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Se-Jawa Barat 2021 yang digelar secara virtual, Selasa 27 Juli 2021.

ETPD merupakan ikhtiar terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran dari tunai menjadi nontunai dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di samping mempercepat dan memperluas ekosistem ekonomi keuangan digital.

"Dalam upaya pemulihan ekonomi, transformasi digital menjadi langkah penting yang harus dilakukan secara terintegrasi, terstruktur dan masif," jelasnya.

Berdasarkan hasil survei ETPD yang termuktahir di tingkat pusat, secara nasional peringkat Jabar dalam implementasi ETPD juga melonjak ke posisi 3 besar dari semula di peringkat ke-9. Peningkatan itu diiringi pula adopsi teknologi digital dengan cakupan luas.

Di antaranya menyangkut pengembangan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan, termasuk pengendalian inflasi di Jabar yang diwujudkan dalam strategi pengendalian inflasi melalui keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

Implementasi teknologi digital itu diwujudkan dengan dikembangkannya e-Logistik Jawa Barat, digital farming, Sistem Informasi Lalu Lintas Ternak Terintegrasi (Silat), e-Fishery, kolaborasi dengan pelaku e-commerce, petani milenial, serta Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah (SILINDA).

Khusus inflasi, kata Herawanto, digitalisasi dalam program pengendalian hal tersebut menjadi hal yang harus semakin diwujudkan bagi provinsi tetangga Jabar itu. Digitalisasi itu perlu dilakukan melalui berbagai inovasi dari sisi produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran maupun pembiayaan dan pembayaran.

Terlebih di masa pandemi Covid-19, digitalisasi memberi kemudahan dalam mempertemukan produk barang dan jasa yang dihasilkan para penjual dengan kebutuhan masyarakat sebagai konsumen tanpa pertemuan fisik. Digitalisasi juga dapat mendorong kualitas dan kuantitas produksi.

Selain itu, langkah tersebut dapat membantu ketersediaan pasokan, melalui implementasi teknologi dalam produksi sehingga menjembatani pertemuan antara sisi supply dan sisi demand secara lebih efisien.

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Terkini

Awas! Tak Bayar Pajak, Rekening Bank Bakal Diblokir

Sabtu, 11 September 2021 | 10:12 WIB

Ajak Teman Gabung Tokocrypto, Hadiah TKO Menanti

Jumat, 10 September 2021 | 21:21 WIB
X