Kebijakan BSU Kembali Dilanjutkan, Menaker: Diharap Meningkatkan Daya Beli Buruh

- Jumat, 23 Juli 2021 | 08:24 WIB
Menaker Ida Fauziyah. (suaramerdeka.com / dok)
Menaker Ida Fauziyah. (suaramerdeka.com / dok)

Penyaluran BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan sebagai Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (Covid-19) dan PPKM Tahun 2021.

Kriteria kerja/buruh yang mendapat BSU di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI); pekerja/buruh penerima upah; dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

“BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap. Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran,” ujar Ida.

Baca Juga: RS Roemani Serahkan Lima Ekor Sapi untuk Program Qurban Rendangmu

Kriteria lainnya, pekerja/buruh calon penerima BSU berada di Zona PPKM IV. Selanjutnya peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 3,5 juta sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

“Dalam hal pekerja bekerja di wilayah PPKM yang UMK-nya di atas Rp 3,5 juta maka menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah,” ujar Ida.

Kriteria terakhir adalah pekerja/buruh pada sektor yang terdampak PPKM antara lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa pendidikan dan kesehatan), transportasi, aneka industri, serta properti dan real estate.

Besaran BSU untuk pekerja/buruh Rp 1 juta diberikan sekaligus melalui transfer bank.

“Sekali lagi saya tekankan bahwa BSU merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap pekerja dan pengusaha di masa sulit akibat pandemi Covid-19,” tandas Menaker.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Inilah 2 Cara Cek Tarif JNE Tanpa Ribet!

Selasa, 6 Desember 2022 | 18:42 WIB
X