PPKM Darurat Diperpanjang, Industri Manufaktur Minta Bisa Beroperasi dengan Syarat Ketat

- Selasa, 20 Juli 2021 | 17:18 WIB
Industri manufaktur. (suaramerdeka.com / dok)
Industri manufaktur. (suaramerdeka.com / dok)




JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah mewacanakan untuk memperpanjang penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat, yang telah dimulai sejak 2 hingga 20 Juli 2021. Kebijakan ini diambil untuk meredam laju kasus positif Covid-19 di berbagai daerah.

Terkait wacana tersebut, para pelaku usaha di sektor industri manufaktur meminta pemerintah untuk mempertimbangkan sejumlah aspek. Tujuannya agar titik keseimbangan antara upaya menjaga kesehatan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi nasional tetap bisa berjalan secara beriringan.

Para pelaku usaha yang bernaung dalam berbagai organisasi dan asosiasi itu juga meminta agar pemberlakukan PPKM Darurat tetap memperkenankan industri manufaktur untuk bisa beroperasi dengan sejumlah syarat yang ketat.

Baca Juga: Selain Sate, Ini Resep Olahan Daging Kambing Dibuat Tongseng

Para organisasi itu antara lain Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia, Asosiasi Persepatuan Indonesia, Gabungan Perusahaan Industri Elektronik dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga Indonesia, Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia, Asosiasi Industri Plastik Indonesia, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, serta Asosiasi Semen Indonesia.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan pada dasarnya para pelaku ekonomi mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk meredam laju pandemi. Namun para pelaku usaha sektor industri manufaktur juga perlu memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah terkait wacana perpanjangan kebijakan PPKM Darurat tersebut lewat sejumlah masukan.

Pertama, mengizinkan perusahaan industri manufaktur sektor kritikal dan esensial serta industri penunjangnya dan industri yang berorientasi ekspor, untuk tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 100 persen karyawan operasional dan 25 persen karyawan penunjang operasional apabila sudah melakukan vaksinasi minimal dua kali untuk seluruh karyawannya.

Baca Juga: Demo Tolak PPKM Darurat Digagalkan, 69 Ditangkap, Dites Swab Antigen

Dalam hal ini, perusahaan harus tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat dan melaporkan kegiatannya secara berkala pada Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Fed Isyaratkan Kenaikan Suku Bunga, Emas Merangkak Naik

Kamis, 23 September 2021 | 08:12 WIB

Kinerja PT KIW Tetap Positif di Masa Pandemi

Jumat, 17 September 2021 | 20:07 WIB

Data Ritel AS Menguat, Harga Emas Berjangka Menurun

Jumat, 17 September 2021 | 08:12 WIB

Transaksi Fisik Pasar Timah Melonjak

Kamis, 16 September 2021 | 22:29 WIB
X