Rencana Pemerintah Merevisi PP No. 109/2012 Dinilai Akan Tambah Beban Masyarakat

- Senin, 19 Juli 2021 | 07:15 WIB
Tembakau (Foto Istimewa)
Tembakau (Foto Istimewa)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Makananan dan Minuman –Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPRTMM-SPSI) Sudarto menuturkan, rencana pemerintah merevisi PP No. 109/2012 hanya akan menambah beban masyarakat.

Dia menyebut, beban itu bukan hanya di sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) tapi juga periklanan dan penyiaran.

Menurutnya PP tersebut sudah dibuat pemerintahan sebelumnya lewat kajian yang matang dan dapat diterima semua pihak.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Semarang Hari Ini: Cerah-Berawan Sepanjang Hari

Baik kalangan kesehatan, pekerja maupun pelaku IHT.  Karena itu, sudah semestinya disaat rakyat sedang disibukkan oleh tingginya jumlah anggota yang sakit maupun meninggal karena terjangkit Covid, pemerintah lebih fokus pada penyelamatan rakyat.

“Rencana Pemerintah untuk merevisi PP No. 109 tahun 2012 di tengah kondisi ganasnya dampak Covid-19 merupakan hal ironis. Bagi kami, FSP RTMM-SPSI, Pemerintah seharusnya tetap berupaya maksimal menyelamatkan masyarakat dan tidak membuat gaduh IHT yang amat terdampak oleh pandemi Covid-19,”  tegasnya.

Menurut Sudarto, ketentuan-ketentuan dalam PP No. 109 tahun 2012 sudah amat membatasi gerak IHT.

Baca Juga: Go Global, KBRI Islamabad Dorong Produk UKM Indonesia Promosi Ekonomi Secara Hybrid

Namun demikian, karena sudah melalui proses yang cukup panjang dan disepakati bersama, pihak IHT menerima.

Namun kenyataannya, Pemerintah tidak fokus melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut tapi membuat ketentuan-ketentuan baru.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DJKI : Penting Paten Produk Untuk Tingkatkan Daya Saing

Selasa, 20 September 2022 | 09:26 WIB

PLN Tegaskan Tidak Ada Penghapusan Pelanggan Daya 450 VA

Sabtu, 17 September 2022 | 09:48 WIB

Progres PLTA Kayan, Pembangunan Jalan Capai 30 Persen

Rabu, 14 September 2022 | 06:45 WIB
X