OJK Jateng DIY Gelar Vaksinasi Bagi 59.500 Pelaku Sektor Jasa Keuangan

SEMARANG, suaramerdeka.com - Sebagai bentuk dukungan terhadap program percepatan vaksinasi yang diinisiasi pemerintah

Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah menyelenggarakan vaksinasi untuk pegawai, keluarga, dan nasabah Industri Jasa Keuangan (IJK) di Jawa Tengah dengan target vaksinasi sebanyak 59.500 orang.

Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Aman Santosa menjelaskan kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut atas launching program ini secara nasional di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2021 yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

Baca Juga: Perusahaan Belum Patuhi WFH 50 Persen Karyawan, Ketua DPRD Jepara: Besok Kamis Harus Siap

“Kegiatan vaksinasi ini, dimulai di Semarang dari tanggal 13 s.d 16 Juli 2021 yang diperuntukkan bagi 14.000 orang yang berdomisili di Kota Semarang dan sekitarnya. Sedangkan sisanya akan diselenggarakan di seluruh Kabupaten/ Kota lainnya di Jawa Tengah pada Minggu ke-3 dan ke-4 bulan Juli 2021”, katanya, Selasa 13 Juli 2021.

Menurutnya, percepatan vaksinasi bagi IJK tersebut mengingat sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor esensial penopang perekonomian yang beroperasi secara terbatas pada masa pandemik ini sehingga pegawai memiliki risiko penularan Covid-19.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi saat meninjau pelaksanaan vaksinasi menambahkan sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor esensial yang tetap menjalankan operasionalnya secara terbatas di masa pandemi ini.

Baca Juga: Polusi Udara Rusak Kekebalan Tubuh, Memperburuk keparahan Covid-19

Hendi sapaan akrabnya mengimbau kepada seluruh pegawai Industri Jasa Keuangan supaya dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya tetap menerapkan protokol kesehatan yang baik, serta taat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah.