Pemberlakuan Pajak Sembako Premium Harus Tepat Waktunya

- Sabtu, 10 Juli 2021 | 19:15 WIB
Webinar Repoeblik Kopi mengangkat isu hangat wacana pajak sembako premium.(Foto: ist)
Webinar Repoeblik Kopi mengangkat isu hangat wacana pajak sembako premium.(Foto: ist)

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Wacana mengenakan pajak sembako premium sempat menjadi perbincangan. Sejumlah ekonom menilai pemberlakuan itu hal yang wajar asalkan bukan pada sembako yang menyangkut kehidupan banyak orang.

Penilaian tersebut terungkap dalam webinar nasional bertajuk ''Menakar Untung Rugi Pajak Sembako'' yang digelar Repoeblik Kopi, kemarin.

Sejumlah narasumber menyampaikan pandangannya atas wacana pajak sembako premium.

Baca Juga: PPKM Darurat 15 Wilayah di Luar Jawa-Bali Akan Dimonitor Untuk Bahan Evaluasi di Setiap Wilayah

''Penerapan pajak harus menerapkan prinsip keadilan (equity), kepastian (certainty), kenyaman dan kemudahan (convenience and simplicity), serta efektvitas biaya (cost effectiveness),'' tegas ekonom yang juga Rektor Universitas Widya Mataram, Prof Dr Edy Suandi Hamid.

Menurutnya kebijakan penerapan sembako khsusus premium atau highend sebenarnya merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan tax ratio.

Tax ratio Indonesia sejak tahun 2017 di bawah 10 persen dan pada tahun 2020 sebesar 8,3 persen.

Harus Bijak

Ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dr Y Sri Susilo mengatakan secara teori, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus dikenakan kepada semua jenis barang dan jasa tanpa kecuali.

Baca Juga: KA Lokal Mulai 12 Juli Hanya untuk Pekerja Esensial dan Kritikal, Ini Syaratnya untuk Naik

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Terkini

Resesi 2023 dan Situasi Tekanan Cash is The King

Kamis, 29 September 2022 | 14:10 WIB
X