Peneliti UGM Dr Hempri Suyatna: Pemerintah Perlu Antisipasi PHK Massal

- Kamis, 8 Juli 2021 | 16:04 WIB
Ilustrasi PPKM Darurat./Foto: Portaljogja.com
Ilustrasi PPKM Darurat./Foto: Portaljogja.com

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah menerapkan PPKM Daurat sejak 3 hingga 20 Juli 2021. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan kebijakan serupa akan diperpanjang apabila jumlah lonjakan kasus Covid-19 belum juga menunjukkan penurunan.

Dampaknya tentu luar biasa bagi pengusaha dan UMKM karena berisiko pemutusan hubungan kerja secara massal.

Karena itu, pemerintah harus bisa mengantisipasi melalui kebijakan pemberian proteksi dan subsidi kepada pengusaha agar tidak menambah jumlah pengangguran. Subsidi bisa melalui keringanan pajak dan listrik.

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Dr Hempri Suyatna mengungkapan pandangannya mengenai dampak pemberlakuan PPKM Darurat.

Baca Juga: Jadi Tersangka Narkoba, Ini Kronologi Penangkapan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie

Menurutnya Pemerintah perlu mengantisipasi ancaman PHK massal dan penambahan pengangguran di masa PPKM Darurat.

"Pemerintah dan pihak swasta perlu bekerja sama untuk menurunkan angka lonjakan kasus corona yang kini sering memecahkan rekor setiap harinya namun juga menghadapi realitas dan risiko dampak ekonomi," ujar Hempri yang juga pengajar di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol.

Muncul Transformasi

Hempri menilai sepanjang 1,5 tahun masa pandemi sebenarnya sudah banyak muncul bentuk transformasi pekerjaan dan inovasi-inovasi penanganan pandemi yang perlu direspon secara cepat oleh Pemerintah seperti model-model pemasaran melalui virtual dengan e-commerce.

Baca Juga: Sejumlah Ruas Jalan Utama Bantul Ditutup Selama PPKM Darurat, Mana Saja Itu?

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Terkini

Dongkrak Penjualan UMKM, Warung Serasi Resmi Dibuka

Selasa, 21 September 2021 | 21:57 WIB
X