Infrastruktur yang Memadai Pengaruhi Kinerja Investasi Sektor Pertanian

- Kamis, 8 Juli 2021 | 12:05 WIB
Lahan pertanian. (suaramerdeka.com / dok)
Lahan pertanian. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Investasi jelas dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian. Namun masuknya investasi di sektor ini juga dipengaruhi beberapa hal.

Salah satunya adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti jalan raya, pelabuhan, dan akses listrik, terutama di luar Pulau Jawa di mana lahan berskala besar untuk usaha pertanian masih tersedia.

Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menunjukkan, investor utama infrastruktur di lahan pertanian masih terbatas kepada petani individu dan pemerintah.

Petani individu, asosiasi petani dan penduduk setempat kebanyakan berinvestasi di infrastruktur berskala kecil sementara pemerintah bergerak di infrastruktur berskala besar.

Baca Juga: Mobilitas Hanya Turun 15 Persen, Penyekatan di DIY Diperketat

“Beberapa investor memang bersedia untuk membangun sendiri infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung usaha mereka. Namun margin yang tidak terlalu besar pada budidaya kebanyakan tanaman pangan biasanya berujung kepada keputusan untuk akhirnya tidak berinvestasi di sektor ini,” terang Associate Researcher CIPS Donny Pasaribu.

Selain infrastruktur, masalah kejelasan kepemilikan lahan, terutama di pedesaan, serta potensi konflik agraria antara warga setempat dan investor, merupakan risiko investasi yang signifikan dan mempengaruhi keengganan berinvestasi di sektor hulu pertanian Indonesia.

Akibatnya, investasi swasta di sektor hulu pertanian masih terbatas. Mengatasi isu lahan, lanjut Donny, membutuhkan reformasi secara meluas yang bisa meningkatkan kejelasan kepemilikan lahan, terutama di wilayah pedesaan di Indonesia.

Baca Juga: UIN Walisongo Hibahkan Gedung untuk Isolasi Covid-19, Ganjar: Ini Bagus, Terima Kasih

Menyusutnya lahan pertanian akibat konversi ke penggunaan non-pertanian seiring dengan bertambahnya populasi juga menambah persoalan.

Tingkat konversi lahan di Indonesia mencapai 187.720 hektar/tahun, dengan kebanyakan lahan beralih fungsi menjadi lahan pengembangan perumahan dan kawasan industri

“Pemerintah sebenarnya sudah merespons urgensi reformasi kebijakan melalui deregulasi lewat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja."

"Namun masih dibutuhkan sejumlah penyesuaian pada peraturan turunan dan teknis untuk mengatasi rumitnya proses serta persyaratan untuk mendapatkan izin investasi, serta transparansi dan konsistensi pelaksanaan kebijakan," terangnya.

Baca Juga: Vaksin Covid-19 Sangat Dibutuhkan, Erick Thohir Paparkan Data Ini

Peningkatan kapasitas kelembagaan, terutama bagi kementerian dan lembaga pemerintah yang terkait perdagangan dan investasi sektor pertanian, serta pemerintah daerah, juga diperlukan agar lebih siap mengakomodasi Penanaman Modal Asing (PMA).

Upaya memangkas birokrasi, seperti yang diukur melalui peringkat Indonesia dalam indeks kemudahan berbisnis Bank Dunia (Ease of Doing Business Index), juga tetap perlu terus dilanjutkan.

Pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat 72 dari 190 dalam kemudahan berbisnis pada Indeks tersebut namun pada indikator lainnya, peringkat Indonesia tidak terlalu baik.

Indonesia berada di peringkat 146 dalam hal pelaksanaan kontrak, peringkat 139 dalam hal pembukaan usaha, peringkat 117 dalam hal perdagangan lintas negara, peringkat 111 dalam hal penanganan izin konstruksi, dan peringkat 107 dalam hal pendaftaran properti. 

Pemerintah sudah mencoba menyederhanakan persyaratan bagi investasi yang sangat rumit, tidak efisien dan birokratis.

Namun, investasi di sektor pertanian hanya 3 hingga 7 persen total realisasi PMA antara 2015 - 2019.

Itupun terkonsentrasi di sektor kelapa sawit (US$13,9 triliun), jauh lebih besar dibandingkan sektor perkebunan lainnya yang hanya sebesar US$441 juta.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

BSN Bikin Etalase Digital Produk UKM Ber-SNI

Jumat, 3 Desember 2021 | 20:25 WIB

Program BI Religi Bantu Percepatan Vaksinasi Covid-19

Jumat, 3 Desember 2021 | 08:12 WIB
X