Aset Kripto Bukan Alat Pembayaran, Ini Penjelasan Wamendag

- Selasa, 6 Juli 2021 | 12:18 WIB
Wamendag Jerry Sambuaga dalam Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) yang digelar secara virtual bertajuk "Menoropong Aset Kripto di Indonesia”. (suaramerdeka.com / dok)
Wamendag Jerry Sambuaga dalam Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) yang digelar secara virtual bertajuk "Menoropong Aset Kripto di Indonesia”. (suaramerdeka.com / dok)

Ditambahkanya, menurut undang-undang yang berlaku, karena sifatnya adalah komoditas maka itu harus diperdagangkan di bursa.

Baca Juga: Polri Imbau Masyarakat Jika Temukan Penipuan Tabung Oksigen Palsu Segera Laporkan

"Jadi kami melaksanakan amanat, karena ini sebagai komoditas yaitu memang seharusnya domainnya adalah di bawah Kementerian Perdagangan. Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat, pada publik bahwa ini akan diatur. Kedepannya, nanti ketika aturan ini sudah dibentuk kami harapkan bisa menjamin perlindungan konsumen," kata Jerry.

Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan diakatakan Jerry akan memastikan kepada publik bahwa filosofi dari peraturan yang akan dibuat semata-mata adalah untuk proteksi, untuk perlindungan masyarakat yang bermain aset kripto.

Berikut hal-hal yang harus diperhatikan untuk menjadi pemain kripto yang cerdas.

  1. Sebelum memutuskan untuk bertransaksi aset, pelajari benar tentang aset kripto, mekanisme perdagangan, dan penyelesaiannya
  2. Pastikan menjadi pelanggan pada calon pedagang aset kripto yang memiliki tanda daftar dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
  3. Pastikan menginvestasi dana untuk jenis aset kripto yang telah ditetapkan oleh Bappebti
  4. Selain potensi keuntungan, pelajari juga risiko yang mungkin timbul.
  5. Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tetap atau tinggi.

Dalam upaya mengendalikan dan menjaga keamanan perdagangan aset kripto, dalam Peraturan Bappebti No. 5/2019 dan perubahannya tersebut telah ditetapkan pengaturan/ketentuan antara lain:

- Pembayaran transaksi jual-beli aset kripto wajib menggunakan mata uang Rupiah;

- Pedagang aset kripto wajib melakukan Know Your Customer (KYC) saat penerimaan pelanggan,

- Sistem yang digunakan pedagang wajib bersertifikasi, seperti ISO 27001 (Information Security Management System); ISO 27017 (cloud security) dan ISO 27018 (cloud privacy); dan server sistem perdagangan wajib ditempatkan di dalam negeri.

- Pedagang wajib menyediakan akses terhadap sistem kepada Bappebti dalam rangka pengawasan.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pasar Kaliwungu jadi Percontohan Penerapan QRIS

Kamis, 25 November 2021 | 16:49 WIB

Faskes di Tanah Air Bisa Bersaing dengan Negara Maju

Kamis, 25 November 2021 | 14:25 WIB
X