PPKM Darurat Diberlakukan, Digitalisasi UMKM Semakin Mendesak

- Selasa, 6 Juli 2021 | 11:35 WIB
Ilustrasi UMKM
Ilustrasi UMKM

JAKARTA, suaramerdeka.com - Urgensi digitalisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) semakin mendesak dengan berlakunya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

Kebijakan ini membatasi jam operasi sentra-sentra ekonomi seperti pasar, swalayan, restoran dan lapak berjualan dan bahkan penutupan pusat perbelanjaan.

PPKM Darurat berpeluang besar meningkatkan tren transaksi ekonomi digital dan peluang ini perlu dimanfaatkan UMKM. Sayangnya belum semua UMKM sudah beroperasi secara digital.

Data Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan, baru 16 persen dari 64 juta UMKM di Indonesia yang sudah terhubung dalam ekosistem ekonomi digital.

Baca Juga: Polri Imbau Masyarakat Jika Temukan Penipuan Tabung Oksigen Palsu Segera Laporkan

“Oleh karena itu, program digitalisasi yang bersifat jangka panjang dan berkesinambungan harus menjadi fokus dari pemerintah. Penting bagi pemerintah untuk memastikan UMKM dapat bertahan selama masa PPKM Darurat dan setelahnya,” jelas Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Noor Halimah Anjani.

Sebuah penelitian yang dilakukan Danareksa Research Institute juga memperlihatkan adanya kesenjangan digital antara UMKN yang mulai mengadopsi digitalisasi di masa pandemi. 

Sebanyak 41 persen dari mereka yang mulai menggunakan platform digital berada di wilayah DKI Jakarta. Sementara di luar Pulau Jawa pengguna platform digital baru mencapai 16 persen.

Halimah menambahkan, rendahnya adopsi teknologi digital pada UMKM dipengaruhi  beberapa hal, seperti kurangnya pengetahuan dan skil dalam menggunakan layanan digital.

Baca Juga: Percepatan Penyaluran Kartu Sembako, Menkeu Harap Dibayar Awal Juli

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Dongkrak Penjualan UMKM, Warung Serasi Resmi Dibuka

Selasa, 21 September 2021 | 21:57 WIB
X