PPKM Darurat, Aptrindo Jateng DIY Keluhkan Truk Logistik Harus Masuk Tol

- Senin, 5 Juli 2021 | 12:38 WIB
Ilustrasi truk kontainer. SM/ist
Ilustrasi truk kontainer. SM/ist

SEMARANG, suaramerdeka.com - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jateng DIY mengeluhkan penyekatan dalam penerapan PPKM Darurat, di mana angkutan truk harus masuk tol.

Truk-truk yang beroperasi di Jalur Pantura pun turut terkena imbasnya. Mereka dialihkan menuju jalan tol tanpa ada sosialisasi sebelumnya.

Diketahui, angkutan barang tersebut setiap harinya membawa obat-obatan, tabung oksigen dan bahan makanan yang dibutuhkan untuk menunjang kesehatan masyarakat.

Baca Juga: PPKM Darurat: Artos Mall Hentikan Operasional, Sejumlah Tenant Tetap Melayani

Agus Pratiknyo, Wakil Ketua Bidang Angkutan Distribusi dan logistik DPD Aptrindo Jateng-DIY mengungkapkan jika harus masuk tol akan menambah biaya untuk operasional karena lebih mahal.

"Jika sampai tanggal 20 Juli semua truk harus masuk tol bisa babak belur kita. Jakarta Surabaya tolnya saja hampir kurang lebih Rp 1 juta. Kami sebagai pengusaha truk dengan solusi pengalihan berat bagi kita otomatis cost membengkak," katanya, dalam konferensi pers virtual Aptrindo, Minggu 4 Juli 2021.

Agus pun meminta pemerintah memberi intensif bagi pengusaha truk yang dialihkan perjalanannya ke dalam tol. Keberatan ini sudah dilontarkan ke regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

Baca Juga: PPKM Darurat Diterapkan, Sandiaga Uno: Tantangan untuk Menghadirkan Kebijakan Tepat Sasaran

Namun menurut mereka masih berpedoman dengan Surat Edaran No. 43/tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dalam Negeri dengan Transportasi Darat pada Masa Pandemi, yang ditandatangani Menteri Perhubungan, dan belum ada aturuan main untuk industri transportasi truk ini.

"Kami kan termasuk sektor critical tapi tidak disampaikan teknisnya seperti apa. Semua berjalan sendiri-sendiri, pihak kepolisian berjalan sendiri menegakkan aturan perhubungan juga sama," ujarnya.

Ketua DPD Aptrindo Jateng dan DIY, Chandra Budiwan, menambahkan bahwa pelaksanaan PPKM Darurat ini terlalu ekstrim sehingga mengakibatkan kesemrawutan di tingkat bawahnya.

“Saya tidak mencela, namun itu menjadi masalah buat kami. Seharusnya PPKM itu seperti yang sudah dijalankan pada waktu lalu. Yang terjadi, malah menimbulkan dampak negatif,”  kata Chandra.

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X