LKPP Keluarkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Senin, 21 Juni 2021 | 14:25 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam penjelasan LKPP. (suaramerdeka.com / dok)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam penjelasan LKPP. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan 10 Peraturan LKPP (PerLKPP) baru sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Aturan ini merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategi Nasional.

Dari 10 PerLKPP yang dikeluarkan, salah satunya adalah PerLKPP Nomor 12 Tahun 2021 (PerLKPP Nomor 12/2021) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Baca Juga: Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Semarang Diresmikan, Punya 106 Kamar Rawat Karantina

Aturan hasil kolaborasi LKPP dan KemenPUPR ini memuat pedoman pelaksanaan pengadaan dan model dokumen pemilihan penyedia.

Dengan begitu, aturan ini  sekaligus menggantikan PermenPUPR No 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Selanjutnya, salah satu tujuan PerLKPP ini dibuat adalah untuk menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perluasan kesempatan bagi pelaku usaha mikro dan kecil bagi yang memiliki kemampuan teknis dengan menaikkan batasan nilai paket pengadaan hingga Rp15 miliar.

Baca Juga: Ingin Populerkan Salam Pancasila Jadi Kebiasaan, Megawati: Dulu Pekikkan 'Merdeka' Saya Malah Ditertawakan

PerLKPP Nomor 12/2021 juga mempermudah persyaratan bagi pelaku usaha kecil yang baru berdiri kurang dari tiga tahun, untuk turut dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Lebih lanjut PerLKPP ini juga memberikan relaksasi berjenjang dalam pemberian uang muka.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X