RUU PDP dan KKS Belum Disahkan, Ekosistem Ekonomi Indonesia Terancam

- Senin, 21 Juni 2021 | 13:35 WIB
Economy Digital. (pixabay)
Economy Digital. (pixabay)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Belum disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) juga turut mengancam keberlangsungan ekosistem ekonomi digital Indonesia.

“Disadari atau tidak, masyarakat akan dirugikan jika kerangka regulasi mengenai perlindungan data pribadi masih berada dalam status quo,” kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan

Selama lima tahun terakhir, ekonomi digital Indonesia tumbuh cukup signifikan, dari taksiran valuasi US$ 8 miliar pada tahun 2015, menjadi US$ 44 miliar di tahun 2020.

Baca Juga: Sosialisasi KKN Mandiri ISI Surakarta Tahun 2021, DKV Beri Pembekalan Mahasiswa

“Valuasi di sektor ini pun diperkirakan akan terus tumbuh, terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19 yang mendorong kegiatan secara daring melalui sistem elektronik dan aplikasi digital. Pandemi mempercepat transformasi digital,” kata Pingkan.

Kehadiran regulasi di sektor ini sangat penting, terutama RUU PDP dan RUU KKS, agar dapat menjamin perlindungan data dan keamanan siber.

Selain itu, harmonisasi dengan aturan-aturan yang sudah ada pun seperti UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Perpajakan masih perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Optimis Konsisten, Tren Kiprah Investor Muda Melambung

Minggu, 17 Oktober 2021 | 06:40 WIB

KPR Danamon Raih Properti Indonesia Award 2021

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 19:12 WIB
X