Ayo, Laporkan Pajak Penghasilan Anda! Gunakan Kemudahan Klikpajak.id untuk E-SPT PPh 23 Anda

- Jumat, 19 Agustus 2022 | 05:15 WIB
Ilustrasi pajak penghasilan. (klikpajak)
Ilustrasi pajak penghasilan. (klikpajak)

Berikut ini merupakan daftar objek pada E-SPT PPh 23 :

  1. Penilai (appraisal)
  2. Aktuaris
  3. Akuntansi, pembukuan, dan atau atestasi laporan keuangan
  4. Hukum dan arsitektur
  5. Perencanaan kota dan juga arsitektur landscape
  6. Perancang (design)
  7. Pengeboran (drilling) pada bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT)
  8. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan juga gas bumi (migas)
  9. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
  10. Penunjang pada bidang penerbangan dan bandar udara
  11. Penebangan hutan
  12. Pengolahan limbah
  13. Penyedia tenaga kerja dan atau tenaga ahli (outsourcing services)
  14. Perantara dan atau keagenan
  15. Bidang perdagangan untuk surat-surat berharga, kecuali bila dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
  16. Kustodian atau penyimpanan atau penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
  17. Pengisi suara (dubbing) dan atau sulih suara
  18. Mixing film
  19. Pembuatan sarana promosi untuk film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamphlet, baliho serta folder
  20. Jasa sehubungan dengan software ataupun hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
  21. Pembuatan dan/atau pengelolaan website
  22. Internet termasuk untuk sambungannya
  23. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program
  24. Instalasi atau pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan atau TV Kabel, lalu selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang memiliki ruang pada bidang konstruksi dan mempunyai izin dan juga sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
  25. Perawatan atau perbaikan atau pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya pada bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
  26. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat
  27. Maklon
  28. Penyelidikan dan keamanan
  29. Penyelenggara kegiatan atau EO
  30. Penyediaan tempat dan atau waktu pada media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan
  31. Pembasmian hama
  32. Kebersihan atau cleaning service
  33. Sedot septic tank
  34. Pemeliharaan kolam
  35. Katering atau tata boga
  36. Freight forwarding
  37. Logistik
  38. Pengurusan dokumen
  39. Pengepakan
  40. Loading dan unloading
  41. Laboratorium dan atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademi
  42. Pengelolaan parkir
  43. Penyondiran tanah
  44. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan
  45. Pembibitan dan/atau penanaman bibit
  46. Pemeliharaan tanaman
  47. Permanenan
  48. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan atau perhutanan
  49. Dekorasi
  50. Pencetakan atau penerbitan
  51. Penerjemahan
  52. Pengangkutan atau ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 UU Pajak Penghasilan Pelayanan pelabuhan
  53. Pengangkutan melalui jalur pipa
  54. Pengelolaan penitipan anak
  55. Pelatihan dan atau kursus
  56. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM
  57. Sertifikasi
  58. Survey
  59. Tester

Jasa selain jasa-jasa tersebut yang pembayarannya dibebankan kepada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Pihak Pemotong PPh 23 dan juga Pihak yang Dikenakan PPh 23

Tidak semua pihak bisa dikenakan atau pun memotong PPh 23. Pihak tersebut hanya mereka yang masuk pada kelompok berikut ini:

1. Pihak pemotong PPh 23: Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, perwakilan perusahaan luar negeri, orang pribadi dalam negeri tertentu yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh 23 : Wajib pajak dalam negeri, Bentuk Usaha Tetap.

Pihak dengan Pengecualian pada E-SPT PPh 23

1. Penghasilan yang dibayar dan berulang kepada bank

2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan pada sewa guna usaha dengan hak opsi

3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau didapatkan oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN dan BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat di Indonesia dengan syarat: Dividen merupakan berasal dari cadangan laba yang ditahan; Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMB, kepemilikan saham pada badan yang memberi dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Artikel Terkait

Terkini

Waspada! Ini Ciri-ciri Modus Penipuan Pinjaman Online

Kamis, 24 November 2022 | 10:36 WIB
X