Pemerintah Dorong Penggunaan Produk UMKM, Wapres Minta 40 Persen Alokasi

- Sabtu, 19 Juni 2021 | 12:48 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (BPMI Setwapres)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (BPMI Setwapres)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Penggunaan produk dalam negeri khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus didorong pemerintah.

Salah satunya adalah melalui kewajiban alokasi 40 persen bagi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dalam sambutannya pada Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), secara daring dari Kediaman Resmi Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/06/2021). Acara dengan tema “Kilau Digital Permata Flobamora” ini sendiri berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca Juga: Pemerintah Sepakati Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021

“Komitmen pemerintah untuk mengutamakan penggunaan produk lokal UMKM telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021, yaitu dengan adanya kewajiban alokasi 40 persen bagi UMKM, dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa  pemerintah,” ujarnya.

Melalui Perpres ini, UMKM memiliki kesempatan untuk berperan lebih besar dan lebih luas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Pengawasan atas realisasi atau pelaksanaannya juga harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat,” tegas Wapres.

Baca Juga: KPPA: Pemberian Susu Kental Manis Berpotensi Langgar Hak Anak

Selain itu, ungkap Wapres, melalui Gernas BBI pemerintah juga terus menekankan pentingnya dan mendorong penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Gernas BBI karena pemerintah sangat serius, tidak saja dalam mendorong pertumbuhan tapi juga kemandirian ekonomi nasional,” ujar Wapres.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X