Regulasi Sejalan dengan Fatwa MUI. Kripto Hanya Sebatas Aset Digital Bukan Alat Pembayaran

- Selasa, 19 Juli 2022 | 20:45 WIB
Ilustrasi Blockchain
Ilustrasi Blockchain

SEMARANG, suaramerdeka.com - Kementerian Perdagangan sepakat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkaitan kripto bukan sebagai alat pembayaran pengganti uang. Sebab, alat pembayaran sah yang berlaku di Indonesia masih Rupiah.

Wamendag Jerry Sambuaga mengatakan, bahwa menggunakan kripto sebagai alat pembayaran sebagai pengganti Rupiah adalah haram.

''Pemerintah juga masih komitmen dengan perundangan yang berlaku, bahwa Rupiah adalah alat pembayaran sah untuk segala macam transaksi,'' kata Jerry dalam diskusi ''Peluang dan Tantangan Industri Blockchain di Indonesia'' di kampus Undip Semarang, Selasa (19/7).

Baca Juga: Cek Karakter 12 Zodiak Kamu, Tanaman Hias Ini Ternyata Cocok untuk Aries yang Nggak Suka Ribet

Jerry menjelaskan, selama ini perlakuan kripto yang diperdagangkan di dalam negeri hanya dibatasi sebagai aset digital. Dengan aturan yang berlaku saat ini, aset digital kripto yang diperdagangkan akan selalu diverifikasi dan divalidasi.

Terlebih lagi, perangkat aturan tentang kripto juga menjamin keberadaan para pedagang kripto yang bertanggung jawab serta terverifikasi.

Wamendag optimistis transaksi kripto bisa kembali meningkat meski sempat terkontraksi akibat tekanan ekonomi global. Masyarakat harus fokus pada dua hal terkait kripto yakni entitas perusahaan dan produknya.

Saat ini ada 25 pedagang aset kripto yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dengan jumlah 229 aset kripto legal yang tercatat.

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Waspada! Ini Ciri-ciri Modus Penipuan Pinjaman Online

Kamis, 24 November 2022 | 10:36 WIB
X