Mantan Pengurus dan Pemegang Saham BPR Citraloka Dana Mandiri Dipailitkan, Ini Penjelasan LPS

- Sabtu, 2 Juli 2022 | 08:36 WIB
LPS Pailitkan Pengurus dan Pemegang Saham BPR Citraloka Dana Mandiri
LPS Pailitkan Pengurus dan Pemegang Saham BPR Citraloka Dana Mandiri

JAKARTA, suaramerdeka.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempailitkan mantan pengurus BPR Citraloka Dana Mandiri (BPR CDM) karena tidak kooperatif

Tindakan hukum LPS ini sesuai kewenangan dan mandat yang dimilikinya, dengan dibantu oleh tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

LPS tidak segan untuk melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap pengurus bank dan pemegang saham yang nakal," kata Direktur Eksekutif Hukum LPS, Ary Zulfikar dalam keterangan resminya pada Jumat, 1 Juli 2022.

Baca Juga: Inflasi di Kota Semarang Tertinggi di Jawa Tengah, Apa Saja Pendorongnya?

"Kami minta agar pengurus dan pemegang saham dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memenuhi prinsip kehati-hatian atau prudential banking dan melaksanakan tata kelola yang baik,” ujar Ary.

Langkah tersebut merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan LPS, untuk memperoleh pengembalian (recovery) aset bank gagal, yang diakibatkan oleh kecurangan atau penipuan yang dilakukan oleh mantan pengurus dan pemegang saham BPR CDM untuk kepentingan pribadi (fraud).

Sebelumnya, BPR CDM telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Pengawas Bank pada tanggal 14 Februari 2008 dan selanjutnya dilakukan proses likuidasi BPR CDM dalam kurun waktu antara 14 Februari 2008 sampai dengan 12 September 2011.

Baca Juga: Kata Asmara Zodiak Hari Ini 2 Juli 2022: Gemini Ubah Sikap, Romantisme Taurus, Aries Jelajahi Sensualitas!

“Dari proses likuidasi tersebut, masih terdapat sisa kewajiban yang harus dipenuhi kepada LPS sebagai pemulihan atas biaya penjaminan yang telah dilakukan oleh LPS kepada nasabah hampir sebesar Rp 54 miliar,” tambahnya.

LPS pun langsung mengajukan gugatan perdata kepada mantan pengurus dan pemegang saham BPR CDM, berdasarkan putusan gugatan perdata dengan nomor register No. 493/Pdt/G/2015/PN.Bdg jo. No. 278/Pdt/2017/PT.BDG jo. No.1665 K/PDT/2018, pada pokoknya ketiga debitor tersebut diwajibkan membayar ganti rugi secara tanggung renteng berdasarkan gugatan aquo yang diajukan LPS.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Waspada! Ini Ciri-ciri Modus Penipuan Pinjaman Online

Kamis, 24 November 2022 | 10:36 WIB
X