Daripada Merevisi PP 109/12, Lebih Baik Pemerintah Membuat Road Map IHT

- Rabu, 16 Juni 2021 | 10:24 WIB
Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi. (suaramerdeka.com / dok)
Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Sekiranya pemerintah sudah memiliki road map industri hasil tembakau (IHT), maka tidak lagi diperlukan rencana kebijakan merevisi kebijakan yang sudah dibuat.

Karena semuanya sudah terencana dengan baik. Karena itu dari pada merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 109/2012 lebih baik pemerintah secara bersama sama dengan seluruh stakeholder yang ada di negara ini, duduk bersama membuat peta jalan atau road map IHT Nasional.

Adapun PP No.109/2012 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengamanan bahan yang mengandung zak adiktif berupa produk tembakau bagi Kesehatan.

Baca Juga: Kendalikan Tembakau di Indonesia, Sejumlah Akademisi Membentuk AAKPT

Hal tersebut disampaikan Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi, kepada pers kemarin di Jakarta.

“Karena itu Pemerintah perlu membuat road map industri hasil tembakau. Dengan adanya roadmap kita memiliki kepastian jangka panjang 10 tahun mendatang guna menjaga keseimbangan antara menjaga keberlangsungan IHT di Indonesia dengan upaya penurunan prevalansi perokok usia dini, salah satu contohnya” kata Benny.

Dikatakan, pemerintah pernah membuat roadmap IHT yang diinisiasi oleh kementerian perindustrian di tahun 2014-2015.

Setelah itu dibuat road map lanjutannya. Hanya road maap lanjutan tersebut dibatalkan oleh suatu keputusan di Mahkamah Konstitusi. (MK)  atas pengajuan judicial review suatu kelompok masyarakat.

Baca Juga: Pemprov Jawa Timur Berkomitmen Prioritaskan Vaksinasi Penyandang Disabilitas

Harusnya, lanjut Benny, saat ini Pemerintah duduk bersama kembali membuat road map IHT  dengan melibatkan semua stake holder.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X