Kripto Bukan Alat Pembayaran Sah, BI Larang Pengunaannya di Lembaga Keuangan

Ant
- Selasa, 15 Juni 2021 | 14:13 WIB
Uang Kripto/Foto Pikiran-Rakyat.com
Uang Kripto/Foto Pikiran-Rakyat.com

JAKARTA, suaramerdeka.com - Penggunaan mata uang kripto atau cryptocurrency sebagai alat pembayaran maupun alat servis jasa keuangan di lembaga-lembaga keuangan di Indonesia dilarang oleh Bank Indonesia.

“Kami melarang seluruh lembaga keuangan apalagi yang bermitra dengan BI tidak boleh memfasilitasi atau menggunakan kripto sebagai pembayaran ataupun alat servis jasa keuangan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Webinar BPK RI Seri II di Jakarta, Selasa, seperti dikutip dari Antara.

Mata uang kripto ditegaskan bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Itu bukan merupakan alat pembayaran yang sah sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Bank Indonesia dan juga Undang-Undang Mata Uang,” tegas Gubernur Bank Indonesia itu.

Baca Juga: Wakil Wali Kota Depok Dorong Mahasiswa Mengenal Peluang Usaha di Era Otonomi Daerah


Ia menyatakan akan menerjunkan pengawas-pengawas dalam rangka memastikan lembaga keuangan telah mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagai informasi, penggunaan mata uang digital seperti uang kripto sedang mewabah di tengah masyarakat meski belum memiliki perlindungan konsumen yang memadai.

Instrumen tersebut juga tidak memiliki basis fundamental maupun regulasi yang jelas dan berbau spekulasi.

Bank Indonesia sendiri berencana menerbitkan mata uang rupiah dalam bentuk digital yang kini perancangan serta rencana pengedarannya masih dalam proses pembahasan.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Optimis Konsisten, Tren Kiprah Investor Muda Melambung

Minggu, 17 Oktober 2021 | 06:40 WIB

KPR Danamon Raih Properti Indonesia Award 2021

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 19:12 WIB

Mitra10 Ekspansi Gerai Ke-41 di Semarang

Jumat, 15 Oktober 2021 | 09:24 WIB
X