Mitos Predatory Pricing di Pasar Digital Rugikan Banyak Pihak

- Selasa, 15 Juni 2021 | 10:24 WIB
E-commerce. (Pixabay)
E-commerce. (Pixabay)

Di antaranya, perusahaan predator menetapkan harga di bawah biaya produksi, mengalahkan pesaing untuk mendominasi pasar dan setelahnya menetapkan harga yang sangat tinggi untuk menutup kerugian mereka.

Ketiadaan unsur-unsur ini membuat pelabelan tarif predator pada pelaku usaha menjadi tidak berdasar.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Relatif Stabil Setelah Mencapai Level Tertinggi

Membedakan antara harga predator dan harga kompetitif memang tidak mudah namun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengeluarkan pedoman dengan berbagai opsi pengujian untuk menentukan apakah predatory pricing berada dibalik rendahnya suatu harga.

Pangsa pasar yang kecil dari pelaku usaha asing dengan sendirinya mengurangi kemungkinan terjadinya praktik tarif predator, karena akan sangat tidak efisien bagi mereka untuk memaksa mendorong para pelaku usaha lokal keluar dari pasar hanya dengan instrumen harga.

“Selanjutnya, tingginya partisipasi pelaku usaha eceran pada pasar digital juga menandakan bahwa pembatasan kuota terhadap peredaran barang asing juga akan melukai tidak hanya para pembeli, tetapi juga para UKM eceran tersebut. Karenanya, opsi ini harus diberikan prioritas yang paling rendah,” imbuh Thomas.

Sebaliknya, dukungan terhadap UKM harus menjadi prioritas revisi Permen No. 50/2020.

Mengurangi hambatan dalam memasuki pasar digital dengan menimbang ulang pemberlakuan persyaratan Surat Izin Usaha Perdagangan Elektronik (SIUPMSE) bagi penjual online adalah awal yang baik yang dapat mendorong lebih banyak UKM memasuki pasar digital dan menarik manfaat darinya, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku predator.

Perusahaan predator akan sulit membebani konsumen dengan harga tinggi untuk menutup kerugian mereka, karena ini hanya akan menarik pemain baru yang dapat menawarkan harga yang lebih rendah.

Apabila Kementerian Perdagangan tidak dapat membuktikan adanya predatory pricing, menghukum produsen dengan harga rendah akan menjadi manuver yang berbahaya yang tidak hanya merugikan konsumen dan UKM dalam negeri, tetapi juga akan mengakibatkan berlakunya harga pasar yang lebih mahal dari harga optimal.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pandemi, Pertumbuhan Investor Justru Makin Bersemi

Jumat, 17 September 2021 | 15:21 WIB

13 Green Energy Station Hadir di Jawa Tengah DIY

Selasa, 14 September 2021 | 14:26 WIB
X