Indonesia Butuh Kebijakan dan Visi Jangka Panjang Terkait CPO

- Senin, 16 Mei 2022 | 13:19 WIB
Pemerintah belum memiliki visi yang jelas terhadap perdagangan CPO. (setkab.go.id)
Pemerintah belum memiliki visi yang jelas terhadap perdagangan CPO. (setkab.go.id)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Simpang siur kebijakan perdagangan crude palm oil (CPO) dan produk turunannya berujung pada pelarangan ekspor total.

Simpang Siur kebiijakan CPO turut mencerminkan pemerintah belum memiliki visi yang jelas terhadap perdagangan komoditas tersebut.

Pelarangan perdagangan CPO hanyalah kebijakan reaktif untuk merespons kenaikan harga minyak goreng.

Indonesia membutuhkan kebijakan dan visi jangka panjang yang mampu mengakomodasi dinamika permintaan CPO domestik dan global yang diperkirakan akan terus meningkat.

Baca Juga: Cukup dengan Rp 100 Ribuan, Ini Rekomendasi 13 Set Top Box TV Digital Bersertifikat Kominfo

"Visi ini perlu menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan minyak goreng, biodiesel, dan oleokimia serta peran Indonesia sebagai eksportir terbesar CPO ke pasar global” tegas Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta.

Felippa menyebut, pelarangan ekspor berdampak luar biasa pada reputasi Indonesia di dunia internasional.

Kebijakan yang reaktif dan berubah-ubah tanpa mempertimbangkan komitmen perdagangan yang sudah disepakati sebelumnya dapat melemahkan sentimen kepercayaan global terhadap Indonesia sebagai mitra dagang.

Baca Juga: Hari Raya Waisak 2022, Yuk Kenali 10 Sebutan Lainnya di Berbagai Negara, Apa Saja?

Misalnya saja, sebelum ada pelarangan ekspor CPO dan produk turunannya, Indonesia juga melarang ekspor batu bara.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X