Desakan Puan Maharani Kepada Kejagung untuk Mengusut Dugaan Korupsi Izin Ekspor CPO Bisa Tenangkan Pasar

- Minggu, 24 April 2022 | 19:49 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani (foto: dpr ri)
Ketua DPR RI Puan Maharani (foto: dpr ri)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pernyataan Ketua DPR Puan Maharani yang mendesak kejaksaan agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (Crued Palm Oil atau CPO) dan turunannya patut diapresiasi.

Namun, Puan Maharani juga perlu mendorong fungsi pengawasan di DPR untuk membenahi tata niaga minyak goreng.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menilai, desakan yang dilontarkan Ketua DPR dan larangan ekspor CPO beserta turunannya oleh Presiden Joko Widodo secara psikologis bisa menenangkan pasar.

Baca Juga: Urai Kemacetan Pemudik Lebaran 2022, Polda Jateng Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

“Secara psikologis itu akan mampu menenangkan pasar, setidaknya. Tetapi tidak akan mampu menurunkan harga secara signifikan,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengingatkan pemerintah agar membenahi seluruh tata niaga minyak goreng dari hulu sampai hilir.

Pemerintah harus membenahi struktur pasar dan struktur industri minyak goreng, termasuk penguasaan dari hulu ke hilir.

Baca Juga: Ada 3 Hal Penting Terkait Penggunaan Kode Redeem FF Garena Terbaru, Gamers Wajib Tahu

Hal itu dinilainya bisa menyelesaikan masalah minyak goreng ke depannya.

Senada, Fithra juga mengungkap permasalahan CPO bukan masalah supply and demand semata, melainkan lebih ke masalah tata kelola.

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X