Aptrindo Sebut Pelaku Usaha Angkutan Barang Dukung Suksesnya Program Zero ODOL

- Rabu, 2 Maret 2022 | 13:48 WIB
Operasi penindakan truk ODOL. (suaramerdeka.com /dokumentasi bpjt.pu.go.id)
Operasi penindakan truk ODOL. (suaramerdeka.com /dokumentasi bpjt.pu.go.id)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Agus Pratiknyo, Wakil Ketua Bidang Angkutan Distribusi dan Logistik DPD Aptrindo Jateng dan DIY menegaskan, para pelaku usaha angkutan barang sangat setuju dan mendukung suksesnya Program Pemerintah Indonesia Zero ODOL 2023.

Di balik pro dan kontra penindakan ODOL, dukungan ini demi kemajuan bangsa dan mewujudkan lalu lintas angkutan barang yang berkeselamatan.

"Program Zero ODOL 2023 perlu pengawasan ketat. Jangan sampai ada oknum-oknum yang memanfaatkan celah penegakan hukum untuk menebar ancaman pidana kepada pelaku overdimensi untuk menciptakan peluang terjadinya kongkalikong," katanya.

Agus menjelaskan masih ada solusi dengan pendekatan melalui UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, untuk dibuat aturan khusus sanksi bagi terjadinya pelanggaran overload.

Baca Juga: Ini Penjelasan Catur Brata dalam Hari Raya Nyepi, dan 4 Pantangan bagi Umat Hindu

Karena overload dikategorikan sebagai suatu pelanggaran, maka perlu adanya aturan sanksi dalam Administrasi Negara yang mengatur subyek yang terlibat dalam proses pelanggaran tersebut, sehingga dapat melengkapi kekurangan UU 22/2009.

Agus menuturkan, Overdimensi dan Overload (ODOL) adalah kesalahan yang sudah terlanjur dibiarkan sekian lama, sehingga sudah dianggap sebagai sesuatu yang lazim dalam dunia transportasi barang di Indonesia dan menuntut effort luar biasa untuk menyelesaikannya.

Agus menambahkan tentunya banyak menimbulkan gejolak pro kontra diantara para pelaku usaha transportasi barang dan pengemudi truk.

Pasalnya, belum memadainya infrastruktur sarana dan prasarana, SDM serta payung hukum, termasuk sering tidak sinkronnya keputusan antara pemerintah pusat dengan petugas lapangan yang menjadi garda terdepan dalam penindakan terhadap truk ODOL.

Baca Juga: LPG Nonsubsidi Naik, Awas Lonjakan Permintaan Gas Bersubsidi

Acuan pelaksanaan penindakan ODOL yaitu UU 22/2009 pasal 277 untuk pelaku Over Dimensi dan pasal 307 untuk Overload hanya menyentuh pelaku langsung yaitu pengusaha angkutan dan pengemudi saja, tidak akan dapat menghentikan praktik ODOL karena salah satu unsur pelakunya yaitu pemilik barang muatan masih dibiarkan tidak tersentuh.***

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

PT RFB Catatkan Predikat Terbaik

Sabtu, 14 Januari 2023 | 12:56 WIB
X