Rencana Penerapan PPN Sembako hingga Pendidikan, Pengamat: Kebijakan Selalu Berdampak ke Publik

- Senin, 14 Juni 2021 | 07:49 WIB
Pudjo Rahayu Risan (Foto dokumentasi) (Nugroho Wahyu Utomo)
Pudjo Rahayu Risan (Foto dokumentasi) (Nugroho Wahyu Utomo)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Pemerintah berencana menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan termasuk juga merambah jasa pendidikan atau sekolah.

Hal ini menimbulkan pro dan kontra.

“Intinya menimbulkan banyak pertanyaan dari publik, walau masih pada tataran wacana," kata pengamat kebijakan publik, Pujo Rahayu Risan, kepada suaramerdeka.com, Senin, 14 Juni 2021.

Baca Juga: Pemerintah Perlu Menerapkan Objek Pajak Baru terhadap Kegiatan atau Barang yang bukan Prioritas Rakyat

Menurut Pudjo, ketika pemerintah akan mengambil kebijakan publik yang nantinya sebuah kebijakan akan berdampak kepada publik, harus melalui beberapa tahapan.

Berikut tahapan yang disampaikan Pudjo Rahayu Risan:

Pertama, pemerintah mesti melakukan identifikasi masalah.

Baca Juga: Rizal Ramli: Lebih Baik Pemerintah Fokus ke Masalah Utang daripada Menaikkan PPN

Belanja masalah, yaitu masalah tentang mengapa harus mengenakan PPN pada sembako dan jasa pendidikan.

Kedua, setelah masalah teridentifikasi, selanjutnya penyusunan agenda setting.

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X