PPN Sembako Jangan Sampai Kontraproduktif terhadap Pemulihan Daya Beli Masyarakat

- Minggu, 13 Juni 2021 | 06:36 WIB
sembako. (pikiran-rakyat) (Nugroho Wahyu Utomo)
sembako. (pikiran-rakyat) (Nugroho Wahyu Utomo)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembilan kebutuhan pokok (sembako) jangan sampai kontraproduktif terhadap pemulihan daya beli masyarakat.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin.

Oleh sebab itu, Puteri menilai bahwa rencana itu perlu ditinjau kembali.

Baca Juga: Pelaku Usaha Diminta Mulai Go Online, Menteri Koperasi dan UKM: Mudah Dijangkau Konsumen

“Rencana pengenaan PPN ini perlu ditinjau kembali karena dapat berdampak langsung bagi masyarakat dengan meningkatnya harga bahan pangan dan menurunkan konsumsi,” kata Puteri, seperti yang dikutip dari pikiran-rakyat, minggu, 13 Juni 2021.

Selain itu, Puteri juga mengkhawatirkan bahwa rencana itu akan berpengaruh pada proses pemulihan ekonomi lantaran konsumsi rumah tangga menyumbangkan 57,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sebab, menurut Puteri, konsumsi rumah tangga adalah kontributor terbesar bagi perekonomian, yaitu sebesar 57,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca Juga: Banyaknya Kawasan Industri di Jateng, Peluang Pengusaha Logistik untuk Tumbuh

Ditambahkannya, bahwa Badan Musyawarah (Bamus) DPR belum melakukan pembahasan terkait RUU itu.

Maka Puteri meminta pemerintah untuk untuk mengkaji secara komprehensif, mendalam, dan hati-hati terkait rencana pengenaan PPN atas bahan-bahan kebutuhan pokok.

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X