Pajak Sembako Memberatkan Rakyat, Akademisi Menolak

- Sabtu, 12 Juni 2021 | 12:24 WIB
Pajak Pertambahan Naik (PPN)/Ilustrasi Istimewa
Pajak Pertambahan Naik (PPN)/Ilustrasi Istimewa

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Ketua Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) UGM, Prof Dr Catur Sugiyanto menolak rencana pemerintah dan DPR memberlakukan pajak barang kebutuhan pokok.

Pasalnya, pajak tersebut dinilai semakin memberatkan masyarakat yang saat ini sudah terkena dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

''Pajak sembako sampai kapan pun tidak perlu dilakukan, carilah sumber pajak yang lain, jangan memberatkan rakyat,'' tandas Catur di kampusnya, kemarin.

Baca Juga: Strategi Pemasaran BTS Meal Dinilai Kreatif, Ini Kata Pakar UGM

Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok.

Rencana itu tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Sebelumnya, barang kebutuhan pokok  atau sembako termasuk objek yang tidak dikenakan PPN. Namun, pada draft revisi aturan baru tersebut sembako tak lagi dimasukan ke dalam objek yang dikecualikan.

Catur menegaskan di negara maju tidak pernah menerapkan aturan pemberlakukan pajak pada bahan pokok karena merupakan kebutuhan dasar bagi orang untuk memenuhi sumber pangan.

Baca Juga: Unika Prihatin dengan Realita Pendidikan Saat Pandemi

Ia menilai sangat tidak elok dan kurang pas jika pemerintah menerapkan aturan pajak pada sembako.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Koperasi Mitra BI Ekspor Kopi ke Saudi Arabia

Jumat, 17 September 2021 | 20:35 WIB

Peran Dipertajam, Koperasi Sejenis Diminta Merger

Jumat, 17 September 2021 | 20:30 WIB

Kinerja PT KIW Tetap Positif di Masa Pandemi

Jumat, 17 September 2021 | 20:07 WIB
X