Wacana Pajak Sembako, Pemerintah Diminta Hati-hati

- Sabtu, 12 Juni 2021 | 10:12 WIB
Pasar Sembako/Foto Istimewa
Pasar Sembako/Foto Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com –  Pemerintah melempar wacana untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako, jasa pendidikan dan sejumlah jasa layanan lainnya.

Wacana itu tertuang dalam dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Menurut Ketua Umum Induk Koperasi Syirkah Muawanah (Inkopsim), HM Muhammad Al Khaqqoh Istifa, meskipun PPN tersebut masih dalam tahap rancangan namun berdampaknya luar biasa.

RUU itu menimbulkan kegalauan di tengah-tengah masyarakat mengingat objek pajak menyangkut hajat hidup orang banyak, yakni bahan kebutuhan pokok masyarakat.

Baca Juga: Bappenas Gelar Rapat Tingkat Menteri, Bahas Pembangunan Desa Hingga Target Pembangunan 2022

 “Apalagi yang kena pajak termasuk sembako (sembilan bahan pokok), yang selama ini harganya terus naik. Bisa dibayangakan nanti harganya jika PPN itu sudah diberlakukan,” kata Gus Khaqqoh, sapaan akrabnya pada Jumat (11/6).

Dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sembako termasuk salah dari sekian item yang kena pungutan PPN sebesar 12 persen.

Selain itu, jasa pendidikan, pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, dan jasa asuransi, juga kena pajak.

Baca Juga: Kota Magelang Raih Penghargaan Nirwasita Tantra

Berikutnya adalah jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat, udara, dan air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, dan jasa tenaga kerja.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X