APBD Terbatas, Fokus Penggunaan Dana CSR Jawa Barat Perlu Dipertajam

BANDUNG, suaramerdeka.com - Merujuk kepada keterbatasan APBD, Pemprov Jawa Barat menyebut alternatif sumber pembiayaan perlu dioptimalkan termasuk penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Menurut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, berdasarkan informasi yang diperolehnya, potensi total dana CSR itu per tahunnya diperkirakan bisa mencapai Rp 20 triliun.

Dari angka tersebut, Jawa Barat semestinya bisa mendapat 20 persen, atau sekitar Rp 4 triliun.

"Karena APBD itu hanya sanggup mengurusi 15 persen urusan pembangunan," kata Ridwan Kamil pada program "Japri: Forum CSR Jabar" di Bandung, Kamis, 23 Desember 2021.

Baca Juga: Arena Muktamar Ke-34 NU, 2 Lagu Tradisional di Iringi Rebana dan Gambus Pukau Penonton

Hanya saja, realisasi optimalisasi dana CSR itu belum menggembirakan.

Pada tahun ini, dana dari perusahaan yang ikut menunjang pembangunan di Jawa Barat baru sekitar Rp 89 miliar.

Untuk itu, potensi tersebut diharapkan bisa lebih optimal terlebih situasi pandemi Covid-19 mulai melandai sehingga memberikan ruang gerak yang cukup bagi gelindingan roda ekonomi pada tahun 2022.

Salah satu hal yang jadi sorotan Emil adalah penyaluran dana TJLS dari perusahaan yang dianggap belum sepenuhnya fokus.

Baca Juga: Peduli Korban Erupsi Semeru, HBC Semarang Salurkan Bantuan Melalui Baznas

Program tersebut mestinya disalurkan dengan dasar pertimbangan yang kuat dan jelas.

"Banyak CSR yang cenderung tak terkoordinasi, uang tetap keluar tapi tak memberikan efek. Karenanya, saya berharap pemanfaatan CSR itu ke depan bisa lebih fokus terutama untuk mengurusi urusan di depan mata, dan tantangan masa depan seperti isu lingkungan," jelas Ridwan Kamil.

Dengan penggunaan yang lebih terarah, mantan Wali Kota Bandung itu optimis penanganan terhadap persoalan yang selama ini jadi atensi bisa makin optimal.

"Apalagi dengan prakiraan dana CSR yang bisa mencapai Rp 4 triliun itu akan bisa membantu akselerasi pembangunan seperti kemiskinan, kendati untuk itu kita dihadapkan pada persoalan data yang masih harus dibenahi sungguh-sungguh," jelasnya.

Baca Juga: Akibat Pandemi, Pajak Restoran Baru Tercapai 54 Persen