Studi MIAP Terbaru, Ada Peningkatan Signifikan Praktik Pemalsuan Produk

- Selasa, 21 Desember 2021 | 11:38 WIB
Ilustrasi perlindungan HKI. (suaramerdeka.com / dok DJKI)
Ilustrasi perlindungan HKI. (suaramerdeka.com / dok DJKI)

JAKARTA, suaramerdeka.com - MIAP (Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan) secara periodik telah melakukan studi terhadap dampak pemalsuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia sejak tahun 2005 yang diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali.

Teranyar, MIAP merilis hasil studi berjudul “Economic Impacts of Counterfeiting and Piracy in Indonesia, 2020” yang menunjukan adanya peningkatan secara signifikan pada praktik pemalsuan atas produk yang dilindungi HKI dengan nilai kerugian ekonomi pada tahun 2020 yang diklaim mencapai Rp291 triliun.

"Angka ini meningkat berkali-kali lipat dari nilai kerugian ekonomi pada hasil studi tahun 2015 sebesar Rp 65,1 triliun dan tahun 2010 sebesar Rp 37 triliun," kata Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Ir. Razilu , M.Si., CGCAE.

Pada studi yang dilakukan di periode sebelumnya (2010-2015), MIAP bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) secara rinci mengurutkan tingkat pemalsuan tertinggi di Indonesia dimulai dari produk tinta printer (sebesar 49,4 persen), pakaian (sebesar 38,9 persen), barang dari kulit (sebesar 37,2 persen), dan peranti lunak (sebesar 33,5 persen).

Baca Juga: FT Undip Bebas Korupsi, Prof Agung: Jaga Perilaku dan Pola Pikir

Ditambahkan juga bahwa khusus pada penjualan piranti lunak asli, hilangnya pendapatan dari pajak tidak langsung ditaksir mencapai Rp 424 miliar.

"Data-data kuantitafif dan kualitatif yang akan dipaparkan dari hasil studi MIAP tersebut dapat menjadi salah satu bahan refleksi bersama bagi semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada baik dari unsur pemerintah yang memiliki peran dan tanggunggjawab di bidang pelayanan, pengawasan, pencegahan, kerjasama hingga penegakan hukum," kata Ir Razilu.

Hal yang sama juga berlaku bagi lembaga/organisasi non-pemerintah seperti konsultan kekayaan intelektual, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga masyarakat (perorangan/perusahaan) untuk bersama-sama menyadari bahwa agenda 'perang melawan pemalsuan dan/atau pembajakan produk HKI' merupakan tanggungjawab bersama karena sumber dan dampak yang begitu luas di berbagai sektor yang ada.

Dikatakan, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM RI selama ini tidak pernah berhenti melakukan berbagai upaya dalam rangka perlindungan atas HKI.

Baca Juga: Sidang Kasus Laura Anna dan Gaga Digelar Hari Ini, Greta Iren: Sampai Nafas Terakhir Kita Perjuangkan

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X