Perlindungan Kekayaan Intelektual: Pemerintah Terus Susun Kebijakan Berantas Produk Palsu

- Selasa, 21 Desember 2021 | 12:26 WIB
Diskusi virtual MIAP tentang Upaya Perlindungan kekayaan intelektual melalui Sosialisasi Hasil Studi Dampak Pemalsuan Terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 2020. (suaramerdeka.com / dok MIAP)
Diskusi virtual MIAP tentang Upaya Perlindungan kekayaan intelektual melalui Sosialisasi Hasil Studi Dampak Pemalsuan Terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 2020. (suaramerdeka.com / dok MIAP)

Hasil Studi Dampak Pemalsuan Terhadap Perekonomian di Indonesia Tahun 2020 menjadi pembaharuan studi yang dilakukan oleh MIAP secara berkala.

Melalui kerjasama dengan Institute for Economic Analysis of Law & Policy – Universitas Pelita Harapan (IEALP UPH), studi ini mencakup 8 (delapan) komoditi

Yakni produk farmasi, kosmetik, barang dari kulit, pakaian, makanan dan minuman, pelumas dan suku cadang otomotif, catridge, dan software di beberapa kota besar di Indonesia.

“Melalui update tersebut, MIAP mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak menyerah dalam setiap upaya yang dilakukan dalam memberantas pemalsuan” ungkap Yanne.

Baca Juga: Sidang Kasus Laura Anna dan Gaga Digelar Hari Ini, Greta Iren: Sampai Nafas Terakhir Kita Perjuangkan

Sejauh ini, pemerintah telah berupaya secara serius dan terus menerus melakukan tindakan dan menyusun kebijakan untuk memberantas produksi dan peredaran produk palsu.

“Kebijakan dan peraturan yang disusun oleh pemerintah tersebut merupakan hasil pemahaman terhadap pola/praktik-praktik pemalsuan yang seolah-olah berpacu dengan begitu cepatnya perubahan pola/praktik-praktik pemalsuan yang saat ini terjadi” jelas Justisiari.***

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X