Peraturan Label AMDK: BPOM Harus Buat Kajian Dampak Atas Regulasi Sebelum Merevisi

- Jumat, 3 Desember 2021 | 06:15 WIB
diskusi media dengan tema 'Regulasi Kemasan Pangan dan Dampaknya pada Iklim Usaha dan Perekonomian'. (suaramerdeka.com / dok panitia)
diskusi media dengan tema 'Regulasi Kemasan Pangan dan Dampaknya pada Iklim Usaha dan Perekonomian'. (suaramerdeka.com / dok panitia)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Perubahan Kedua atas Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan tidak boleh dilakukan BPOM secara sepihak tanpa mempertimbangkan pandangan-pandangan dari para stakeholder lain yang terdampak kebijakan tersebut.

Untuk itu perlu dilakukan kajian Regulatory Impact Assessment (RIA) yang mengakomodasi semua pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya analisa mendalam terhadap dampak ekonomi dan sosial yang bisa ditimbulkan kebijakan BPOM tersebut.
 
Hal itu terungkap dalam acara diskusi media dengan tema “Regulasi Kemasan Pangan dan Dampaknya Pada Iklim Usaha dan Perekonomian” yang dilakukan secara daring pada Kamis 2 Desember 2021.

Rencana Kepala BPOM untuk melakukan revisi pelabelan khusus untuk kemasan galon berbahan polikarbonat (PC) menimbulkan pertanyaan oleh banyak pihak karena BPOM selama ini mengatakan bahwa galon PC aman.

Baca Juga: Staf Khusus Menaker: Semarang Fashion Convention 2021 Tumbuhkan Anak Muda Kreatif di Bidang Fashion

BPOM juga terkesan hanya mengakomodasi desakan dari beberapa LSM yang gencar melakukan kampanye negatif terhadap galon PC semenjak diluncurkannya galon berbahan PET di pasar sejak tahun 2020.

Deputi Pangan Kemenko Perekonomian, Muhammad Saifulloh menyampaikan Perubahan Peraturan BPOM soal Label Pangan Olahan ini harus memperhatikan misi Presiden 2020 – 2021 terkait struktur ekonomi yang produktif dan mandiri, serta berdaya saing serta pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Selain itu juga dua dari tujuh agenda pembangunan, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, serta mengambangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Karenanya, menurut Saifulloh, sebelum mengeksekusi perubahan peraturan terkait pelabelan pangan olahan itu, BPOM harus menyampaikan terlebih dulu presentasinya kepada publik semua pro kontranya.

Baca Juga: Catat! Begini Syarat Perjalanan Saat PPKM Level 3 Nataru

“Saya pikir tidak bisa serta merta BPOM secara sendiri mengeksekusi regulasi itu. Mereka juga harus melihat keseimbangan usaha. Apalagi saat ini masih dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19,” katanya.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X