UMK Ditetapkan, Pemprov Jabar: Tak Ada Ruang Diskresi Bagi Daerah Dalam Penghitungan Upah

- Rabu, 1 Desember 2021 | 17:00 WIB
Ilustrasi Uang Rupiah/Foto Pixabay
Ilustrasi Uang Rupiah/Foto Pixabay

BANDUNG, suaramerdeka.com - Upah minimum kota dan kabupaten (UMK) 2022 yang berlaku di 27 kabupaten dan kota di Jabar sudah ditetapkan.

Pemprov setempat mengaku memahami aspirasi buruh yang tidak puas atas penetapan upah tersebut.

Hanya saja, mereka mengingatkan bahwa dalam persoalan itu, tak ada celah bagi daerah untuk ikut terlibat dalam pembahasan soal upah. Semuanya berada dalam kewenangan pemerintah pusat.

"Rumus-rumus di dalam perhitungan dikeluarkannya UMK ini didasarkan kepada Peraturan Pemerintah dan tidak diberikan ruang terhadap diskresi daerah untuk menetapkan lebih dari itu," kata Sekda Jabar, Setiawan Wangsaatmadja dalam keterangannya, Selasa, 30 November 2021.

Baca Juga: Film Layangan Putus, Diangkat dari Kisah Nyata? Ini Pengakuan Penulis Ceritanya

Setiawan Wangsaatmadja kemudian membeberkan sejumlah aturan dari pusat di antaranya Undang-undang (UU) No 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan, UU No 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah, UU No 11/2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI No 36/2021 Tentang Pengupahan serta beberapa surat Menteri Ketenagakerjaan RI.

Lainnya, katanya, berupa rekomendasi besaran penyesuaian nilai upah minimum kabupaten/kota dari 27 bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat, juga berita acara Dewan Pengupahan.

"Tentu saja bahwa hal ini menjadikan sebuah dasar, sehingga Keputusan Gubernur dikeluarkan,” katanya sambil menyebut bahwa Gubernur Ridwan Kamil, turut bersimpati dan berempati.

Buruh sendiri menginginkan kenaikan hingga 10 persen dari upah minimum tahun depan.

Baca Juga: Pantau Kesiapan Tempat Wisata Jelang Nataru, Taj Yasin Ingatkan Pengelola: Taati Betul Aturan 25 Persen

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Akhir Tahun 2021 di Jateng Alami Inflasi 0,64 Persen

Selasa, 4 Januari 2022 | 14:38 WIB
X