KSPI Desak Cara Penetapan Upah Diganti, Ancam Mogok 6-9 Desember

- Senin, 29 November 2021 | 20:53 WIB
 <B>ORASI :<P>  Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim berorasi di depan Kantor Disnakertrans Jateng, Jalan Pahlawan, mendesak penetapan upah tidak mengikuti PP 36. (suaramerdeka.com/dok)
<B>ORASI :<P> Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim berorasi di depan Kantor Disnakertrans Jateng, Jalan Pahlawan, mendesak penetapan upah tidak mengikuti PP 36. (suaramerdeka.com/dok)

SEMARANG, suaramerdeka.comKonfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng mendesak cara penetapan upah diganti.

Tidak menggunakan formula yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

Ini karena , PP 36/2021 merupakan aturan turunan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Padahal Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara formil.

Baca Juga: Yoyok Sukawi Minta Pemerintah Perhatikan Infrastruktur Olahraga Usai PON dan Peparnas

Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat.

Putusan MK ini menjadikan UU tersebut, beserta turunannya, tidak bisa menetapkan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.

Salah satunya penetapan upah. Karena itu, KSPI Jateng mendesak cara penetapan upah diganti.

"Sudah jelas, MK menentukan bahwa UU Cipta Kerja melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita negara hukum, maka taat hukum. Jangan menggunakan PP 36," tegas Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim, saat menggelar aksi di depan Kantor Disnakertrans Jateng, Senin 29 November 2021.

Baca Juga: Buruh Jateng Kembali Demo, Tolak UMP 2022

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KB Bukopin Bayarkan Klaim Asuransi Jiwa KPR

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:20 WIB
X