Pemberlakuan PPN pada Sembako Ancam Ketahanan Pangan

- Jumat, 11 Juni 2021 | 09:24 WIB
Pajak Pertambahan Naik (PPN)/Ilustrasi Istimewa
Pajak Pertambahan Naik (PPN)/Ilustrasi Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah diberitakan berencana memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang barang kebutuhan pokok atau sembako, termasuk beras.

Rencana ini merupakan sebuah langkah yang tidak saja akan meningkatkan harga pangan dan karenanya mengancam ketahanan pangan, tetapi juga akan berdampak buruk kepada perekonomian Indonesia secara umum.

"Pengenaan PPN pada sembako mengancam ketahanan pangan, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia tidak mampu membeli makanan yang bernutrisi karena harga pangan yang mahal,” ujar Kepala Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta.

Pemberitaan di media mengatakan pemberlakuan PPN tersebut akan diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Baca Juga: Presiden Dorong Percepatan Upaya Pelaku UMKM Masuk ke Ekosistem Digital

Revisi  tersebut akan mencakup penghapusan barang kebutuhan pokok (sembako),  beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu; buah-buahan; sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi —  kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN.

"Menambah PPN akan menaikkan harga dan memperparah situasi, apalagi di tengah pandemi ketika pendapatan masyarakat berkurang,” imbuh Felippa.

Pangan berkontribusi besar pada pengeluaran rumah tangga, dan bagi masyarakat berpendapatan rendah, belanja kebutuhan pangan bisa mencapai sekitar 56 persen dari pengeluaran rumah tangga mereka.

Pengenaan PPN pada sembako tentu saja akan lebih memberatkan bagi golongan tersebut, terlebih lagi karena PPN yang ditarik atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), pada akhirnya akan dibebankan pengusaha kepada konsumen.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Blora Bertambah 53, Jalan Protokol Disemprot Disinfektan

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Perdana, Produk Tempe UKM Diekspor Ke Jepang

Minggu, 20 Juni 2021 | 15:34 WIB

Tokoh Masyarakat Sambut Munas Kadin di Kendari

Minggu, 20 Juni 2021 | 10:58 WIB

Hadapi Pandemi, UMKM Perlu Pembiayaan Sehat

Sabtu, 19 Juni 2021 | 17:44 WIB

Pandemi Momentum Produk Lokal Jadi Global

Sabtu, 19 Juni 2021 | 09:19 WIB
X