Menkeu Sayangkan Adanya Isu PPN Sembako

- Kamis, 10 Juni 2021 | 23:04 WIB
menkeu sri mulyani
menkeu sri mulyani

JAKARTA, suaramerdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyayangkan adanya kegaduhan di tengah masyarakat mengenai isu sembako akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Padahal pemerintah saat ini sedang fokus untuk memulihkan ekonomi.

“Di-blow up seolah-olah tidak memerhatikan situasi sekarang. Kita betul-betul menggunakan instrumen APBN karena memang tujuan kita pemulihan ekonomi dari sisi demand side dan supply side,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (10/6).

Baca Juga: 8 Armada Gunner Jadi Andalan PMI Jateng Tekan Covid-19

Sri Mulyani menjelaskan draf Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) baru dikirimkan kepada pihak DPR RI namun belum dibahas, sehingga sangat disayangkan muncul kegaduhan mengenai isu pengenaan PPN untuk sembako.

Menurutnya draf RUU KUP tersebut bocor dan tersebar ke publik dengan aspek-aspek yang terpotong dan tidak secara utuh sehingga menyebabkan kondisi menjadi kikuk.

“Situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga. Yang keluar sepotong-sepotong,” ungkapnya.

Baca Juga: Ilmuwan Australia Temukan Fosil Dinosaurus Titan Selatan Spesies Terbesar

Meski demikian, ia menuturkan pemerintah masih belum bisa menjelaskan secara detail mengenai isu ini karena dari sisi etika politik memang belum ada pembahasan dengan DPR RI.

Ia menjelaskan RUU KUP dibacakan terlebih dahulu dalam sidang paripurna yang kemudian akan dibahas bersama Komisi XI DPR RI terkait seluruh aspeknya mulai dari waktu hingga target pengenaan pajak.

“Itu semua kita bawakan dan akan kita presentasikan secara lengkap by sector, by pelaku ekonomi, kenapa kita menurunkan pasal itu, backrgound-nya seperti apa. Itu semua nanti kami ingin membahas secara penuh dengan Komisi XI,” jelasnya.

Baca Juga: Sopir Kontainer Mengeluh Soal Premanisme dan Pungli, Presiden Langsung Telepon Kapolri

Sri Mulyani pun memastikan saat ini pemerintah masih terus memetakan dampak-dampak pandemi COVID-19 terhadap masyarakat termasuk para pengusaha UMKM.

Hal tersebut sejalan dengan kesepakatan pemerintah untuk menyehatkan kembali APBN dengan tetap menjaga momentum pemulihan seiring dengan pembangunan pondasi ekonomi dan perpajakan agar tetap kuat ke depannya.

“Sampai hari ini kita juga sudah diminta memikirkan UMKM yang bangkitnya lebih lambat. Jadi fokus kita adalah memulihkan ekonomi. Tentu saya juga meminta maaf karena pasti semua dari Komisi XI sebagai partner kami kenapa ada policyseolah-olah itu sudah naik padahal tidak,” pungkasnya.

Halaman:

Editor: Ahmad Rifki

Tags

Terkini

Menkeu Sayangkan Adanya Isu PPN Sembako

Kamis, 10 Juni 2021 | 23:04 WIB
X