Pengusaha Jateng Tak Pakai UMP sebagai Dasar Pengupahan, Terkuak Alasannya

- Senin, 22 November 2021 | 19:24 WIB
Buruh menuntut kenaikan UMP (suaramerdeka.com/Cun Cahya)
Buruh menuntut kenaikan UMP (suaramerdeka.com/Cun Cahya)


SEMARANG, suaramerdeka.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng menyebut UMP 2022 yang telah ditetapkan gubernur Jateng Ganjar Pranowo, tidak menggunakan UMP sebagai dasar dari pengupahan bagi pekerjanya.

Ketua Apindo Jateng Frans Kongi mengatakan upah minimun tidak pernah dipakai para pengusaha, untuk membayar gaji para karyawannya yang bekerja di atas satu tahun.

"Kalau kita di Jawa Tengah ini kan upah minimun provinsi tidak kita pakai. Tapi, peraturan perundangan memang harus ada. Kalau di luar Jawa, masih banyak yang pakai upah minimum provinsi.

Baca Juga: Prostitusi Online, Darwin Mucikari Selalu 'Coba' Wanita Open BO Sebelum Dijual

Jadi ini satu pertanda baik, pak gubernur taat pada peraturan dan saya pikir ya kita semua harus terima itu.

Terutama temen-temen kami di serikat buruh, yang kemarin menuntut 10 persen atau di atasnya itu. Mereka harus sadar, bahwa upah minimun itu untuk pemula,” kata Frans, Senin, 22 November 2021.

Menurutnya dengan sistem pengupahan yang baik akan berpengaruh pada masuknya investasi ke Jateng.

Baca Juga: Ini Daftar Negara dengan Tingkat Literasi Tertinggi di Dunia, Indonesia Urutan Berapa?

Selain itu, jika sistem pengupahan yang baik akan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DJKI : Penting Paten Produk Untuk Tingkatkan Daya Saing

Selasa, 20 September 2022 | 09:26 WIB

PLN Tegaskan Tidak Ada Penghapusan Pelanggan Daya 450 VA

Sabtu, 17 September 2022 | 09:48 WIB

Progres PLTA Kayan, Pembangunan Jalan Capai 30 Persen

Rabu, 14 September 2022 | 06:45 WIB
X