Pengurus NU Minta Pemerintah Berhati-hati Membuat Kebijakan Industri Hasil Tembakau

- Senin, 22 November 2021 | 12:22 WIB
Tembakau di Desa Babagan, Lasem, Rembang yang siap panen. (suaramerdeka.com / Maratun Nashihah)
Tembakau di Desa Babagan, Lasem, Rembang yang siap panen. (suaramerdeka.com / Maratun Nashihah)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) meminta pemerintah pusat khususnya Kementerian Keuangan berhati-hati dalam membuat berbagai kebijakan yang berkaitan dengan industri hasil tembakau, baik soal kenaikan cukai rokok maupun kebijakan mengenai penerapan simplifikasi penarikan cukai.

Sebab, apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan tembakau, pada akhirnya hanya akan memberatkan warga NU atau nahdiyin.

“Petani tembakau orang NU, otomatis muslim. Buruh pabrik rokok, orang NU. Muslim. Konsumen rokoknya, sebagian besar orang Nahdliyin atau orang NU, muslim. Jadi apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah soal rokok, itu akan mengenai warga NU."

"Bila pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikan cukai rokok, sudah pasti yang paling berat terkena imbasnya adalah warga NU."

Baca Juga: Berhasil Kabur, Bandar Narkoba Tabrak Anggota Polisi

"Sebab petani tembakau, buruh pabrik rokok dan konsumen rokoknya adalah nadhliyin atau warga NU,” papar Wakil Ketua Umum PB NU Prof Dr Mochammad Maksum Machfoedz, dalam acara diskusi dan silaturahim daring yang membahas permasalahan tembakau dengan para pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) se Jawa dan NTB kemarin

Wakil Ketua umum PBNU yang juga Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini, mengingatkan pemerintah, berapapun besaran dari kenaikan cukai rokok, berapapun besar pajak yang dibebankan ke industri rokok pada akhirnya yang menanggung beban itu adalah petani tembakau buruh industri rokok dan konsumen rokok.

Lebih lanjut, Pakar Teknologi Industrsi Pertanian yang akrab dipanggail Gus Maksum ini memambahkan, apapun kebijakan pemerintah yang dapat mematikan industri hasil tembakau (IHT), akan merugikan kaum nahdiyin atau warga NU.

Baca Juga: Serikat Buruh Jangan Terlalu Persoalkan UMP, Fokus Kawal Struktur Skala Upah

Untuk itu NU selalu mengingatkan pemerintah untuk bersikap bijaksana dan lebih berhati hati dalam mengambil kebijakan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan industri hasil tembakau.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X