13 Bahan Pokok Bakal Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Tak Akan Membabi Buta

Red
- Kamis, 10 Juni 2021 | 15:39 WIB
Beras Bulog (suaramerdeka.com/Cun Cahya)
Beras Bulog (suaramerdeka.com/Cun Cahya)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan wacana adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pokok atau sembako yang kini ramai diperbincangkan.

Pengenaan pajak diatur dalam Pasal 4A draf revisi UU nomor 6. Dalam draf tersebut, tak hanya kebutuhan pokok yang akan dikenakan pajak, melainkan juga barang hasil pertambangan maupun pengeboran.

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memberlakukan pajak bagi sejumlah layanan jasa seperti jasa pelayanan kesehatan, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum darat dan air, jasa angkutan udara dalam dan luar negeri, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan uang logam dan jasa pengiriman uang dengan wesel.

Baca Juga: Vaksinasi 1 Juta Per Hari Juli Mendatang, Luhut Minta Contoh Kedisiplinan China

Sementara itu, dalam berkas rumusan RUU Ketentuan Umum Perpajakan, tercatat ada tiga opsi tarif untuk pengenaan PPN, salah satunya memberlakukan tarif PPN umum yang diusulkan sebesar 12 persen.

Untuk mengetahui kebutuhan pokok apa saja yang masuk dalam kategori barang yang dikenakan PPN, berikut kami sajikan data selengkapnya.

Beras dan gabah;
jagung;
sagu;
kedelai;
garam konsumsi;
daging;
telur;
susu;
buah-buahan;
sayur-sayuran;
ubi-ubian;
bumbu-bumbuan; dan
gula konsumsi.

Bisa dilihat bahwa 13 bahan pokok yang akan dikenakan pajak merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Tak heran jika saat wacana ini muncul ke permukaan, publik ramai-ramai memberi kritik terhadap pemerintah.

Di sisi lain, menanggapi kisruh pajak sembako ini, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo menegaskan bahwa pemerintah tak akan berlebihan dalam memungut pajak.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kelompok UKM di Sleman Didorong Bentuk Koperasi

Selasa, 26 Oktober 2021 | 15:01 WIB
X