Atikoh Ganjar Dorong Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

- Rabu, 9 Juni 2021 | 19:40 WIB

Jika usaha sudah ada, katanya, perlu dmemberdayakan atau meningkatkan kapasitas usaha, mulai legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga), Sertifikasi Halal, serta sertifikasi yang lain.

Sebab, legalitas penting untuk perlindungan usahanya. Selain legalitas usaha, perlu diperhatikan pada tahapan ini adalah kapasitas dan kualitas produk, kemasan, pembiayaan (modal), dan sebagainya.

Selanjutnya, ujar Atikoh, membesarkan atau mengembangkan usaha yang memiliki potensi besar di pasar.

Pendampingan dari sisi manajerialnya, baik manajemen usaha, manajemen keuangan termasuk literasi keuangan, dan manajemen pemasaran, diperlukan. Termasuk, pendampingan ekspor, penggunaan teknologi, termasuk teknologi digital.

“Berbicara tentang teknologi digital, maka mau tidak mau kita saat ini tidak lagi di era 4.0, tapi sudah memasuki masa 5.0. Manfaatkan media sosial untuk promosi produk. Lapak Ganjar juga merupakan fasilitas untuk promosi produk dengan mudah, sederhana, dan gratis,” terangnya.

Baca Juga: Kembangkan Platform Digital Komunikasi Publik, Kemenag-KPI Siap Kolaborasi Sajikan Informasi Keumatan

Dikatakan, saat ini UP2K PKK juga harus memperhatikan isu-isu sentral yang berkembang. Apalagi, pemberdayaan ekonomi telah memiliki payung baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta pedoman yang diterbitkan oleh pemerintah.

Beberapa isu yang harus menjadi perhatian, agar UP2K yang tergolong usaha mikro juga mendapatkan perhatian dari pemerintah sesuai Undang-Undang tersebut, antara lain, mendorong setiap usaha untuk memiliki legalitas usaha, pengembangan kluster usaha yang berkembang di desa, misal klaster batik, klaster makanan minuman, klaster jamu, dan lainnya.

Selain itu, literasi keuangan bagi pelaku usaha mikro, baik dalam hal pembiayaan perbankan maupun pembukuan sederhana, dukungan pembiayaan melalui skema kredit murah, digitalisasi Usaha Mikro Kecil dengan mendorong usaha mikro untuk masuk ke pasar digital dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, pendampingan, kemitraan dan jejaring usaha, serta inkubasi bisnis.

Baca Juga: Banda Aceh Kembali Masuk Zona Merah, Kasus Covid-19 Capai 3.678 Orang

Halaman:

Editor: Ahmad Rifki

Sumber: jatengprov

Tags

Terkini

Dongkrak Penjualan UMKM, Warung Serasi Resmi Dibuka

Selasa, 21 September 2021 | 21:57 WIB
X