Penurunan Kemiskinan Ditargetkan Ekstrem Nol Persen di 2024

- Kamis, 18 November 2021 | 18:36 WIB
Airlangga usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Kemiskinan Ekstrem, yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kamis, 18 November 2021 di Istana Kepresidenan Jakarta.  (suaramerdeka.com/dok Humas Setkab.go.id)
Airlangga usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Kemiskinan Ekstrem, yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kamis, 18 November 2021 di Istana Kepresidenan Jakarta. (suaramerdeka.com/dok Humas Setkab.go.id)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi nol persen di tahun 2024

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan berdasarkan peta jalan (roadmap) strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, pada tahun ini pemerintah memprioritaskan penanggulangan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi, masing-masing lima kabupaten/kota di setiap provinsi.

Kemudian di tahun 2022, upaya tersebut akan diperluas di 212 kabupaten/kota dengan target tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 3-3,5 persen.

Baca Juga: Konsumsi Racun Katak, Mike Tyson Meninggal Beberapa Saat

“Dalam Rapat Terbatas tadi, arahan Bapak Presiden terkait dengan agenda kemiskinan, disampaikan bahwa kemiskinan ekstrem di tahun 2024 itu targetnya adalah nol persen dan kemiskinan di tahun 2022 kembali menjadi 8,5-9 persen,” ujar Airlangga usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Kemiskinan Ekstrem, yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kamis, 18 November 2021 di Istana Kepresidenan Jakarta.

Untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut, lanjut Airlangga, dalam jangka pendek pemerintah akan menyalurkan tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Desa kepada 694 ribu keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah saat ini tengah menyiapkan regulasi untuk pemberian bantuan tersebut.

Baca Juga: PPKM Kota Magelang Bertahan di Level 1, Masyarakat Tetap Diminta Prokes

“Program yang didorong di tahun ini adalah top up BLT Desa sebesar Rp300 ribu x 3 bulan, jumlah sasarannya adalah 694 (ribu) KPM. Ini membutuhkan surat edaran bersama Kemendagri dan Kemendes dan ini penyesuaian PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sedang disiapkan,” terangnya.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X