Multi Tarif Pajak, Pemerintah Usulkan Pungutan PPN Mulai dari 5 Persen hingga 15 Persen

Red
- Minggu, 6 Juni 2021 | 18:58 WIB
Pajak Pertambahan Naik (PPN)/Ilustrasi Istimewa
Pajak Pertambahan Naik (PPN)/Ilustrasi Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pajak Pertambahan Nilai direncanakan pemerintah akan dinaikkan tarifnya dari yang semula 10% menjadi 12%.

Rencana ini masuk dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang akan dibahas pemerintah dan DPR.

Namun, tarif dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Perubahan tarif diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Baca Juga: Bupati Kudus Minta Setiap Hari Ada Evaluasi Penanganan Covid-19, Terutama 60 Desa Zona Merah

Pemerintah juga dapat mengenakan tarif PPN berbeda dari tarif tersebut atas penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak tertentu, impor barang kena pajak tertentu, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean dan dalam daerah pabean. Tarif berbeda dikenakan paling rendah 5% dan paling tinggi 25%.

Ketentuan mengenai jenis barang dan/atau jasa kena pajak tertentu dan barang dan/atau jasa tidak berwujud tertentu diatur dalam peraturan pemerintah.

Sementara itu, tarif PPN 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak.

Namun, pemerintah berencana menghapus beberapa jenis barang dan yang tidak dikenai pajak, yakni barang hasil pertambangan dan pengeboran, serta kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak.

Baca Juga: Peran Relasi Bisnis Sangat Diperlukan

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Hendi Dukung UMKM Naik Kelas Lewat Desain Kemasan

Senin, 25 Oktober 2021 | 17:47 WIB
X