Edaran Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Daerah Dikeluarkan, Ini Penjelasan Mendagri

- Kamis, 3 Juni 2021 | 11:30 WIB
Mendagri Tito Karnavian. (Humas Setkab)
Mendagri Tito Karnavian. (Humas Setkab)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengeluarkan Surat Edaran (SE) bersama tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. 

SE Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 ini ditandatangani Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto pada tanggal 11 Mei lalu.

“Jadi kita menandatangani surat edaran bersama yang ditandatangani 11 Mei yang lalu. Ada enam area yang kita sepakati untuk menjadi arahan atau pegangan terutama bagi pemerintah daerah,” ujar Mendagri, dikutip dari laman Kemendagri.

Mendagri mengatakan, SE itu sangat penting sebagai landasan dan acuan bagi pemerintah daerah (pemda) dalam melakukan pengadaan barang dan jasa.

Baca Juga: Ekspor Jawa Tengah pada April Turun 9,52 Persen Dibanding Maret 2021

Jadi, diharapkan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan prinsip good governance yang sehat, sehingga APBD yang diperoleh dari rakyat dapat digunakan tepat sasaran dalam rangka mendorong pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

“Kita melihat bahwa enam area ini cukup detail dan rinci untuk mengatur mulai dari organisasi, kemudian transparansi, digitalisasi, dll, karena pengadaan barang dan jasa kita harapkan spiritnya, filosofinya, itu dapat dilaksanakan sesuai norma dan kemudian sesuai dengan aturan. Dengan demikian diharapkan tepat sasaran dan kemudian terjadi transparansi menghilangkan moral hazard,” tuturnya.

Pengadaan barang dan jasa yang transparan tersebut, imbuh Tito, juga diharapkan mendorong daya saing produk dalam negeri serta menguatkan daya produksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga: Jateng Catat Inflasi 0,17 Persen pada Mei, Daging Ayam Ras Penyumbang Terbesar

“Di samping itu juga kita melihat mendukung prinsip, visi dan misi Bapak Presiden, sehingga dengan demikian usaha menengah, kecil, mikro, ultra mikro, itu menjadi terdongkrak, salah satunya dari belanja pemerintah, dari APBD,” ujarnya.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X