Realisasi Belanja Rendah, LKPP dan Kemendagri Dorong Pemda Percepat Pengadaan

- Selasa, 1 Juni 2021 | 06:45 WIB
suaramerdeka.com / dok
suaramerdeka.com / dok

JAKARTA, suaramerdeka.com - Menurut data Kinerja Pengadaan LKPP Per 17 Mei 2021, anggaran belanja pengadaan barang / jasa pemerintah (PBJP) pemerintah daerah TA 2021 adalah sebesar Rp 606,6 serta sebanyak Rp 586,1 triliun sudah diumumkan dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Ini artinya, 97 persen total anggaran belanja PBJP Pemda sebenarnya sudah bisa dilihat dan dikompetisikan oleh para pelaku usaha. Namun dari anggaran tersebut baru terealisir Rp 43,8 triliun atau 8 persen.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga menyoroti rendahnya realisasi anggaran belanja pemerintah daerah. Presiden kemudian meminta pemerintah daerah untuk lebih mempercepat belanja agar target pertumbuhan ekonomi tujuh persen pada kuartal II dapat tercapai.

Untuk itu, LKPP dan Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama Nomor  027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang  Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada  tanggal 11 Mei 2021.

Baca Juga: Ditjen PHU Segera Terbitkan Buku Manasik Haji di Masa Pandemi

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengatakan, langkah percepatan pertama yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah adalah dengan segera melakukan penyesuaian organisasi pengadaan barang/jasa. Di antaranya, Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Apabila tidak ada PPK, maka tugas PPK dapat dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran sesuai pendelegasian dari PA. Selain itu PA dan KPA dapat menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan tugas PPK. Baik PPK ataupun PPTK wajib memiliki sertifikat kompetensi PBJ, atau setidaknya memiliki sertifikat PBJ tingkat dasar," kata Roni.

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi kewajiban penggunaan PDN (produk dalam negeri), maka Pemda wajib mengalokasikan paling sedikit 40 persen nilai APBD untuk usaha mikro kecil (UMK), dan koperasi.

Kemudian, perangkat daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40 persen.

Baca Juga: Pasar Desa Medang Didatangi Tim Tracing Covid-19, Ada Apa?

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

BRI Cabang Demak Jadi Bank Berkinerja Terbaik

Rabu, 16 Juni 2021 | 18:46 WIB

Menkeu Sayangkan Adanya Isu PPN Sembako

Kamis, 10 Juni 2021 | 23:04 WIB
X