Menko Airlangga: Pengawasan Intern yang Efektif, Solusi Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

- Jumat, 28 Mei 2021 | 06:15 WIB
Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

BOGOR, suaramerdeka.com - Pemerintah berupaya semaksimal mungkin mencari jalan keluar optimal untuk menangani pandemi Covid-19, yaitu dengan strategi mempertahankan keseimbangan antara penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Seiring berjalan, strategi ini terbukti memperoleh hasil yang relatif baik.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah fokus terhadap program vaksinasi sebagai “game changer” pemulihan ekonomi nasional yang ditargetkan diberikan kepada 181,5 juta penduduk untuk mencapai herd immunity 70 persen.

"Melalui pandemi Covid-19, beberapa pelajaran berharga dapat dipetik untuk segera berbenah agar lebih produktif juga lebih efisien, antara lain menemukan inovasi pola kerja agar tetap produktif di tengah terbatasnya mobilitas fisik, menyusun program yang simple namun implementatif yang dapat mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional, meningkatkan sinergi dan gotong royong, termasuk kerjasama dengan Aparat Pengawas Intern dan Aparat Penegak Hukum dan menjadikan momentum reformasi struktural untuk keluar dari Middle Income Trap (MIT) dengan menyusun Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan pelaksanaannya," katanya saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 dengan tema “Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomi”, di Bogor, Kamis 27 Mei 2021.

Dalam upaya percepatan program pemulihan ekonomi nasional, lanjut Airlangga diperlukan pengawasan yang efektif, dan penguatan kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Peran strategis yang dijalankan diharapkan dapat memberikan rekomendasi atas langkah-langkah yang diambil pemerintah. Sehingga menjadikan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional berjalan akuntabel dengan tata kelola yang baik, sederhana dan tidak berbelit-belit.

Selain itu, dukungan BPKP dan APIP diharapkan dapat bersifat fleksibel dalam memberikan asistensi, sehingga dapat mencegah terjadinya niat buruk (moral hazard) namun tidak menoleransi penyalahgunaan wewenang. "Semoga pengawasan intern nasional semakin efektif serta menjadi solusi dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.

Editor: Andika

Terkini

X