KUR Tanpa Jaminan Naik Jadi Rp 100 Juta, Ini Penjelasan Airlangga

- Rabu, 5 Mei 2021 | 09:24 WIB
Foto: setkab.go.id / Agung
Foto: setkab.go.id / Agung

JAKARTA, suaramerdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dalam rangka mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional, skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi motor penggerak pembiayaan, terutama untuk UMKM di tengah kelesuan penyaluran skema kredit lain.

Untuk itu Pemerintah melakukan sejumlah perubahan, antara lain besaran kredit tanpa jaminan. “Pemerintah menetapkan beberapa perubahan kebijakan KUR, salah satunya yaitu perubahan skema KUR tanpa jaminan yang awalnya tertinggi adalah 50 juta rupiah menjadi 100 juta rupiah,” kata Menko Airlangga saat rapat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Senin (3/5).

Menko memaparkan, saat ini porsi kredit UMKM baru mencapai 18,8 persen terhadap total kredit perbankan. Porsi untuk UMKM tersebut perlu ditingkatkan secara bertahap setidaknya menjadi lebih dari 30 persen di tahun 2024.

Baca juga: Realisasi Program PEN Capai Rp 155,6 Triliun, Ini Penjelasan Airlangga Hartarto

Berdasarkan data itu, Pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM menambah subsidi bunga KUR dan mengubah kebijakan pelaksanaan KUR. “Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang tambahan subsidi pada bunga KUR sehingga menjadi 3 persen selama 6 bulan 1 Juli 2021 sampai 31 Desember 2021,” kata Airlangga Hartarto.

Pemerintah menyediakan anggaran Rp 4,39 triliun untuk perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR selama jangka waktu tersebut. Adanya tambahan ini membuat total kebutuhan anggaran tambahan subsidi bunga KUR tahun 2021 menjadi Rp 7,84 triliun.

Beberapa perubahan kebijakan KUR yang akan berlaku sejak 1 Juli 2021, di antaranya perubahan skema KUR tanpa jaminan dari sampai dengan Rp 50 juta menjadi sampai dengan Rp100 juta. Skema KUR tetap, namun untuk skema KUR Kecil ditambahkan ketentuan nilai KUR tanpa jaminan hingga Rp100 juta.

Baca juga: Airlangga Paparkan 5 Strategi ACRF untuk Integrasikan Ekonomi ASEAN

Perubahan kedua, penerima KUR Kecil dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai tindaklanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Selain itu,  penambahan ketentuan KUR khusus untuk industri UMKM, atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus. Ketentuan sebelumnya KUR khusus hanya untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat dan perikanan rakyat.

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

Harga Emas Naik di Tengah Kekhawatiran Inflasi AS

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 08:48 WIB

UMKM Perlu Mulai Berani Melibatkan Investor

Jumat, 22 Oktober 2021 | 21:34 WIB

Tekan Biaya Operasional Logistik dengan Dexlite

Kamis, 21 Oktober 2021 | 19:24 WIB
X