Permasalahan Lahan, Birokrasi dan Infrastruktur Hambat Masuknya Investasi Pertanian

- Rabu, 5 Mei 2021 | 11:00 WIB
Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

Untuk meningkatkan kepercayaan investor lebih lanjut, reformasi kebijakan juga perlu terus dilakukan terhadap iklim regulasi Indonesia yang sekarang ini masih kuat diwarnai ketidakpastian.  

Pemerintah sebenarnya sudah merespons urgensi reformasi kebijakan melalui deregulasi lewat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun masih dibutuhkan sejumlah penyesuaian pada peraturan turunan dan teknis untuk mengatasi rumitnya proses serta persyaratan untuk mendapatkan izin investasi, serta transparansi dan konsistensi pelaksanaan kebijakan.  

Kapasitas kelembagaan, terutama bagi kementerian dan lembaga pemerintah yang terkati perdagangan dan investasi sektor pertanian serta pemerintah daerah, juga perlu ditingkatkan agar lebih siap mengakomodasi Penanaman Modal Asing (PMA).

Upaya memangkas birokrasi, seperti yang diukur melalui peringkat Indonesia dalam indeks kemudahan berbisnis Bank Dunia (Ease of Doing Business Index), juga tetap perlu terus dilanjutkan. Pemerintah sudah mencoba menyederhanakan persyaratan untuk mendapatkan izin investasi yang sebelumnya sangat rumit, tidak efisien dan birokratis, dengan memberikan otonomi lebih untuk menerbitkan izin usaha pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang kini bertransformasi menjadi Kementerian Investasi.

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

BSN Bikin Etalase Digital Produk UKM Ber-SNI

Jumat, 3 Desember 2021 | 20:25 WIB

Program BI Religi Bantu Percepatan Vaksinasi Covid-19

Jumat, 3 Desember 2021 | 08:12 WIB
X