APBN 2022 Harus Bertransformasi Menuju Ekonomi Hijau

- Sabtu, 1 Mei 2021 | 20:45 WIB
(suaramerdeka.com/Hendra Setiawan)
(suaramerdeka.com/Hendra Setiawan)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Selama pandemi Covid-19 berlangsung, tingkat emisi CO2 global sempat melandai akibat penurunan aktivitas ekonomi dan mobilitas manusia. Namun, perlahan-lahan emisi merangkak naik seiring longgarnya kebijakan mobilitas di beberapa negara.

Hal tersebut disampaikan oleh analis kebijakan ahli madya BKF Kemenkeu Noor Syaifudin PdD, dalam diskusi yang diselenggarakan Koalisi Generasi Hijau dengan tajuk “RAPBN 2022: Pro Green Economic Recovery?” yang diselenggarakan, di Jakarta yang disiarkan secara lansung, belum lama ini.

Menurut paparan Noor Syaifudin, meningkatnya kadar emisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Bahwa, di tengah tantangan menghadapi pandemi yang belum kunjung usai, perekonomian yang pelahan memasuki fase pemulihan rupanya mendorong kembali tingkat emisi karbon global.

“Pemerintah tidak boleh lengah karena risiko dari kenaikan laju emisi karbon dapat mengancam kesinambungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui dampak perubahan iklim,” ujar Noor Syaifudin.

Hal tersebut, lanjutnya, menyadarkan negara di dunia bahwa aspek lingkungan penting dalam pembangunan. Konsep build back better dan green recovery dirasa perlu dilakukan untuk menghindari dampak yang tidak diharapkan atas perubahan iklim.

Diketahui, pemerintah sendiri memang telah berkomitmen soal perubahan iklim dengan menyepakati Nationally Determined Contribution (NDC). Indonesia, dalam dokumen NDC itu, disebut siap menurunkan emisi karbon sebesar 29% dengan skema business as usual pada tahun 2030, atau 41% dengan bantuan internasional.

Butuh dana yang besar untuk mencapai target NDC. Pemerintah sendiri telah melakukan climate budget tagging untuk mengetahui kapasitas fiskal sampai dengan 2030 dalam upaya mendorong komitmen terkait perubahan iklim.

“Dibutuhkan Rp 3.779,63 triliun jika dengan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Rp 3.776,52 triliun jika dengan RDF (Refuse-Derived Fuel),” kata Noor Syaifudin.

Menurut Noor Syaifudin, dilihat dari segi fiskal, APBN dapat digunakan sebagai instrumen utama untuk mendorong transformasi menuju green economy (ekonomi hijau).

Halaman:

Editor: Nugroho

Tags

Terkini

Inilah 2 Cara Cek Tarif JNE Tanpa Ribet!

Selasa, 6 Desember 2022 | 18:42 WIB
X