R&I dan S&P Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia, Kemenkeu Sebut Pemulihan Ekonomi On-track

- Senin, 26 April 2021 | 10:25 WIB
Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com – Tahun ini, lembaga internasional memberikan penilaian positif terhadap kredit Indonedia. Yang terbaru, Lembaga pemeringkat Rating and Investment Information, Inc (R&I) mempertahankan peringkat (rating) kredit Indonesia tetap pada posisi BBB+ outlook stable  dan Standard and Poor’s (S&P) memberi peringkat BBB outlook negative.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari dalam rilis mengataan keputusan lembaga pemeringkat mempertahankan peringkat kredit Indonesia merupakan pengakuan atas stabilitas makroekonomi dan prospek jangka menengah Indonesia yang tetap terjaga di tengah situasi pandemi Covid-19.

Sebelumnya Fitch juga mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada tanggal 22 Maret 2021. Pemberian afirmasi peringkat kredit Indonesia merupakan bentuk pengakuan stakeholder internasional atas stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi baik jangka pendek maupun jangka menengah Indonesia di tengah 140 rating downgrade action sejak awal tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Keputusan R&I dan S&P memberikan konfimasi langkah penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Indonesia berjalan on-track. Kedua lembaga pemeringkat menilai Indonesia mampu menjaga kondisi perekonomian tetap stabil di tengah tekanan kondisi eksternal dan fiskal akibat Covid-19 yang dihadapi.

Penilaian S&P menekankan pada prospek pertumbuhan ekonomi yang solid dan rekam jejak pengelolaan disiplin fiskal yang baik. Selain itu, langkah komprehensif yang diambil Pemerintah dalam penanganan pandemi dianggap mampu meredam dampak sosio-ekonomi yang lebih dalam. Dukungan institusi dan stabilitas politik menjadi kekuatan Indonesia untuk menghadapi tantangan kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Rahayu mengatakan S&P memperkirakan ekonomi Indonesia akan pulih dan tumbuh sebesar 4,5 persen di tahun 2021 dan 5,4 persen di tahun 2022. S&P menggarisbawahi laju pemulihan ekonomi Indonesia akan bergantung pada kecepatan dan efektivitas program vaksinasi. Kebijakan pengendalian pandemi secara global juga memengaruhi pemulihan ekonomi Indonesia terutama terkait pemulihan sektor berorientasi ekspor dan pariwisata.

Senada, R&I juga memperkirakan ekonomi Indonesia akan pulih antara lain didukung oleh implementasi UU Cipta Kerja, peningkatan investasi dan pembiayaan infrastruktur yang di antaranya didorong oleh Sovereign Wealth Fund Indonesia (INA).

Daya tahan perekonomian Indonesia terhadap sektor eksternal dinilai dapat dipertahankan melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia. R&I memproyeksikan defisit neraca transaksi berjalan 2021 dan beberapa tahun ke depan akan berada di sekitar 1-2 persen PDB, meningkat dari 0,4 persen PDB di tahun 2020, terutama didorong oleh pemulihan ekonomi dan peningkatan impor.

Di samping itu, kata Rahayu, likuiditas valas domestik dinilai dapat terjaga dengan mempertimbangkan bahwa cadangan devisa di level 137,1 miliar dolar AS di akhir Maret dan aliran modal asing yang cukup stabil.

Dalam jangka menengah, S&P optimistis tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di atas rata-rata negara peers. Potensi ini didorong oleh kebijakan reformasi struktural melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk memperbaiki iklim usaha, penyederhanaan birokrasi, dan mendorong kinerja investasi.

Selain itu, berbagai kemudahan di bidang perpajakan serta fleksibilitas kebijakan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja dinilai dapat mendorong penciptaan lapangan kerja terutama di sektor manufaktur. Keputusan Pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja di tengah kondisi krisis akibat pandemi merupakan bentuk terobosan untuk memperkuat ekonomi serta membuktikan komitmen pembuat kebijakan.

Di sisi lain, S&P memberikan catatan pada tantangan Indonesia dari sisi penerimaan terutama untuk mengembalikan rasio defisit fiskal ke 3 persen pada tahun 2023. S&P memproyeksikan konsolidasi fiskal akan berjalan secara gradual, defisit fiskal akan menyempit di 2021 menjadi 5,7 persen dan 4,2 persen di 2022.

Pemerintah diharapkan dapat menjaga komitmen untuk mengembalikan disiplin fiskal meskipun ketidakpastian akibat pandemi masih sangat tinggi. Namun demikian, R&I menilai Pemerintah sanggup melakukan konsolidasi fiskal dengan langkah-langkah strategis dan merekomendasikan peningkatan basis pajak untuk mendukung upaya tersebut.

R&I juga menilai kebijakan Bank Indonesia untuk membeli SBN Pemerintah di pasar primer di tahun 2020 dan menjadi standby buyer di tahun 2021 tidak akan mempengaruhi peringkat kredit Indonesia selama dilakukan secara temporer.

 

Halaman:
1
2

Editor: Andika

Tags

Terkini

X