Pemerintah Diminta Segera Membuat Road Map Industri Hasil Tembakau

- Kamis, 8 April 2021 | 10:12 WIB
Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah diminta  bersikap fair atau adil dalam memperlakukan industri hasil tembakau (IHT). Jangan karena tekanan dari kelompok tertentu, dengan alasan Pengendalian konsumsi lalu menaikan harga jual eceran (HJE)  dan cukai rokok setinggi tingginya. Namun melupakan peran penting industri tersebut dalam menyerap tenaga kerja  dan menggerakan perekonomian sekaligus memberikan pemasukan pada negara.

Agar pemerintah dapat menjalankan sikap yang fair atau adil terhadap industri hasil tembakau. Yakni,  di satu sisi pemerintah perlu memperhatikan pengendalian konsumsi lewat kenaikan cukai dan harga jual eceran, di sisi lain perlu mempertahankan keberadaan dan keberlangsungan industri tersebut, untuk penyerapan tenaga kerja dan perekonomian,  pemerintah perlu segera membuat road map atau peta jalan IHT.

Hal tersebut disampaikan Peneliti Pusat Pengkajian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Imanina Eka Dalilah dan sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Pusat Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Wening Swasono, kepada pers kemarin di Jakarta.

Baca juga: Tantangan Petani Tembakau Dinilai Makin Berat, Cukai Rokok Harus Dioptimalkan

“Industri hasil tembakau  perlu road map atau peta jalan untuk menjamin kepastian dan keberlangsungan Industri itu sendiri. Namun yang perlu diperhatikan adalah dalam proses pembuatan roadmap tersebut harus melibatkan stakeholder terkait. Dalam hal ini pelaku industri hasil tembakau baik skala besar maupun skala menengah dan kecil,” tegas Penelitian PPKE Universitas Brawijaya, Imanina Eka Dalilah.

Menurut Imanina, roadmap yang dibentuk nanti  semacam buku acuan,  guideline yang dapat digunakan sebagai pedoman bersama dalam merumuskan kebijakan IHT. Baik dari segi jumlah produksi rokok, besaran cukai setiap tahunnya,  dan yang lainnya.

Sependapat dengan Imanina, Sekjen Pengurus Nasional APTI Wening Swasono, berpendapat, road map yang dibuat pemerintah tidak perlu dalam bentuk undang undang. Namun kesepakatan bersama antara para menteri dan pelaku industri hasil tembakau itu sendiri. Dengan demikian proses pembuatannya selain melibatkan para pelaku IHT dan kementerian perindustrian juga melibatkan kementerian keuangan dan kementerian Kesehatan.

Baca juga: Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Tahun 2021 Ditetapkan, Ini Beberapa Pokoknya

“Yang berkompeten menyiapkan road map industri hasil tembakau adalah Kementrian Perindustrian, Kementrian Perdagangan, Kementrian Kehutanan, Kementrian Kesehatan, Kementrian Keuangan, kementrian tenaga kerja, selain para pelaku industri hasil tembakau itu sendiri. Sehingga masing masing kementrian tidak berjalan sendiri sendiri dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan IHT,” tegas Wening Swasono.

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

X