Kemenkeu Gandeng Polri Awasi Pelaksanaan Anggaran PEN

- Kamis, 8 April 2021 | 11:12 WIB
Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kementerian Keuangan menggandeng Kepolisian Republik Indonesia dengan meneken MoU untuk pengawasan pelaksanaan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional  (PEN) tahun 2021. Tahun ini anggaran PEN naik 20 persen menjadi Rp  699,43 triliun pada 2021 dari sebelumnya sebesar Rp 688,33 triliun.

Pelaksanaan anggaran besar ini memerlukan dukungan pengawasan dari aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan. Dengan harapan pihak Kepolisian terutama dari Bareskrim bisa memberikan kawalan atau masukan sehingga semua uang negara itu bisa betul-betul tercapai kepada tujuannya.

"Saya berharap kerja sama ini akan terus berlangsung tahun 2021 karena memang anggaran program pemulihan ekonomi nasional ini bahkan meningkat hampir 20 persen dibandingkan tahun 2020," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjadi pembicara pada Rakernis Bareskrim Polri Tahun 2021, secara virtual pada Selasa (6/4).

Baca juga: Pinjaman Online Marak, Menkeu Sebut Bagai 2 Sisi Mata Uang

Dikatakan, Pemerintah sejak awal menekankan anggaran program pemulihan ekonomi ini perlu dikawal sejak merancang program ini. ‘’Kita sering mengundang Kapolri atau Kabareskrim untuk turut hadir di berbagai kesempatan yang membahas mengenai bagaimana desain penanganan pemulihan ekonomi ini,‘’ kata Menkeu.

Secara spesifik, Menkeu mengatakan Pemerintah dan Kepolisian meneken MoU supaya masing-masing pihak bisa mengetahui data serta informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan, sehingga bisa saling memberikan feedback informasi mengenai pelaksanaan program pemulihan ekonomi.

Menkeu mengatakan pengawasan pelaksanaan anggaran program PEN ini dilakukan secara sistematis. Di level pemerintahan, pengawasan pelaksanaan anggaran program PEN dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada level Kementerian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Baca juga: Pinjaman Bunga Nol Persen, Baru Delapan Daerah Tertarik

Lalu, Pemerintah juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan dan KPK untuk juga melakukan pengawasan.  Secara eksternal, lanjut Sri Mulyani, Pemerintah terus melakukan kerja sama dan komunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal pemerintah.

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

BSN Bikin Etalase Digital Produk UKM Ber-SNI

Jumat, 3 Desember 2021 | 20:25 WIB

Program BI Religi Bantu Percepatan Vaksinasi Covid-19

Jumat, 3 Desember 2021 | 08:12 WIB
X